TANJUNG REDEB – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi tidak berlangsung sempurna. Bahkan, terjadi beberapa masalah yang menimbulkan keluhan dari masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, adanya masalah itu tentu akan berdampak ke sektor pendidikan. Sehingga, sistem zonasi baik untuk jenjang SD maupun SMP harus ada kajian atas kebijakan tersebut.
“Sebaiknya Dinas Pendidikan berani melakukan langkah-langkah untuk membuat kajian atas kebijakan zonasi tersebut. Melalui kajian ulang tersebut disesuai dengan kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Jika dipandang perlu tambah beliau, dan persoalan ini dianggap sangat penting maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa meminta bantuan atau kerjasama dengan tim pakar untuk membantu membuat kajian terkait dengan kebijakan zonanisasi.
“Akan hal tersebut DPRD sangat memberikan dukungan, sehingga terkait dengan sumber data demografi kependudukan Bumi Batiwakkal jelas sumber data mana yang mau di pakai antara data Dinas Pendidikan atau data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau data Badan Pusat Statistik (BPS). Karena ketika datanya tidak jelas akan berdampak pada kebijakan di bidang pendidikan,” ujar Wakil Rakyat asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (adv/set)
