TANJUNG SELOR – Infrastruktur jalan yang mulus belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara). Persoalan ini terus disuarakan oleh masyarakat kepada wakil mereka di DPRD yang telah diangkat untuk menduduki kursi legislatif lewat mekanisme pemilu.
Salah satu yang menjadi program kerja anggota dewan ialah melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing. Setelah reses, selanjutnya dibahaskan secara bersama di parlemen, untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Hasil reses anggota dewan tersebut telah meraup sejumlah aspirasi masyarakat, sebagian besar mereka mengeluhkan soal infrastruktur jalan. Hal ini kemudian disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltara, H, Hamka saat diwawancarai oleh wartawan.
Hamka mengatakan, hasil resesnya di Salimbatu beberapa pekan lalu mereka menyuarakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu. “Persoalan infrastruktur ini paling dinanti oleh masyarakat. Dengan tujuan supaya akses masyarakat dari Salimbatu bahkan daerah Sekatak dan Tanjung Palas utara menuju Tanjung Selor itu dimudahkan, guna mengangkut atau mobilisasi hasil pertanian mereka. Nah ini harapan dan permintaan langsung oleh masyarakat, kalau bisa jangan ditunda-tunda lagi,” tegas Hamka.
Kemudian persoalan ini juga sempat terjadi dua opsi berkaitan dengan kepemilikan aset, apakah kemudian itu akan dialihkan menjadi aset pemerintah kabupaten atau menjadi aset pemerintah provinsi. Ini kemudian persoalan yang akan ditelusuri, sembari mencari cara bagaimana kemudian persoalan itu dapat diselesaikan.
“Apakah perlu ada sharing antara pemkab dan provinsi serta mempertanyakan itu tinggal beberapa kilo pengerjaan jalan yang belum selesai hingga ke Tanjung Palas,” kata Hamka mempertanyakan.
Diucapkan hal ini adalah masalah lama yang belum diselesaikan, bahkan terhadap persoalan ini telah beberapa kali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi persoalannya belum kunjung usai. Bahkan terhadap pembangunan sejumlah ruas jalan kalau langsung di aspal, maka itu akan mudah tenggelam sehingga perlu dilakukan penimbunan terlebih dahulu.
“Jadi perlu ada teknisi yang memikirkan secara teknis, terhadap pengerjaan ruas jalan tersebut. Sehingga dalam pengerjaannya tidak asal jadi, akan tetapi lebih dipertimbangkan mutu daripada pengerjaan jalan tersebut,” tutupnya (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
