BERAU – Kecamatan Batu Putih dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Selain didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, wilayah tersebut dinilai membutuhkan penguatan sarana dan kelembagaan agar sektor perikanan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat pesisir.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengatakan Batu Putih menjadi salah satu daerah yang layak diprioritaskan dalam program tersebut. Di Kampung Balikukup saja, diperkirakan terdapat sekitar 500 hingga 700 nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
Menurutnya, pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih akan memperkuat posisi nelayan, terutama melalui keberadaan koperasi yang dapat menampung hasil tangkapan secara langsung tanpa harus bergantung kepada tengkulak.
“Yang paling utama adalah nelayan tidak lagi dikuasai oleh tengkulak. Mereka bisa langsung menjual hasil tangkapannya melalui koperasi,” ujarnya.
Sutami mengungkapkan, DPRD Berau telah menjalin komunikasi terkait usulan tersebut. Batu Putih didorong menjadi lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih karena hampir 90 persen masyarakat di kawasan pesisir Balikukup berprofesi sebagai nelayan.
Ia menilai program tersebut tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan operasional nelayan, termasuk mengatasi persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Selain berdampak pada kesejahteraan masyarakat, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan kawasan pesisir sehingga dapat menekan praktik penangkapan ikan ilegal.
Menurut Sutami, pengembangan program dilakukan secara bertahap. Setelah Buyung-Buyung dan Biduk-Biduk, Batu Putih menjadi wilayah berikutnya yang didorong untuk memperoleh program tersebut.
Untuk mendukung realisasinya, dibutuhkan lahan sekitar satu hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendukung. DPRD Berau akan berkoordinasi dengan pemerintah kampung agar kebutuhan lahan dapat segera dipenuhi.
“Besaran anggaran pembangunan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga tidak terpaku pada nominal tertentu,” pungkasnya. (Srn)