TANJUNG SELOR – Persoalan distribusi pupuk subsidi bagi para petani di Kabupaten Bulungan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan pupuk subsidi secara rutin, distribusi hingga ke tingkat petani masih menuai kendala, terutama bagi petani yang berada di wilayah kecamatan dan desa terpencil.
Bupati Bulungan, Syarwani mengakui bahwa distribusi pupuk subsidi saat ini masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi adalah biaya tambahan atau ongkos angkut yang harus ditanggung oleh petani untuk mendatangkan pupuk subsidi dari titik distribusi utama di Kota Tanjung Selor ke wilayah-wilayah pelosok.
“Alur distribusi pupuk ini menjadi konsen pemerintah daerah untuk perbaikan ke depannya,” ujar Bupati Syarwani, kala diwawancarai belum lama ini.
Ia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan sedang mencari formula terbaik agar beban ongkos distribusi tidak lagi menjadi tanggungan petani, yang pada akhirnya bisa mengurangi hasil keuntungan mereka.
Menurutnya, subsidi pupuk seharusnya tidak hanya dimaknai dari sisi harga yang lebih murah, tetapi juga harus dipastikan sampai langsung ke tangan petani tanpa beban tambahan yang memberatkan. Sebab, jika tidak ada intervensi kebijakan lanjutan, maka niat baik subsidi dari pemerintah tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani di daerah.
“Ini yang harus kita carikan formulasi baru sebagai solusi. Saya sudah diskusikan dengan teman-teman perangkat daerah, apakah mungkin kita bisa intervensi dari sisi kebijakan daerah, agar ongkos angkut pupuk subsidi dari Tanjung Selor ke desa-desa tidak lagi dibebankan kepada petani,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Syarwani menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan akan mengkaji skema-skema intervensi yang memungkinkan, termasuk melalui penggunaan APBD ataupun kerja sama dengan pihak ketiga seperti BUMDes, koperasi tani, maupun distributor resmi. Tujuannya adalah menciptakan sistem distribusi yang efisien, adil, dan mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa diskriminasi.
Masalah distribusi pupuk subsidi bukanlah hal baru, namun Bupati menegaskan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir lebih aktif dalam menjembatani kebutuhan petani dengan kebijakan pusat yang telah berjalan, agar produksi pertanian tetap terjaga dan kesejahteraan petani meningkat.
Dengan atensi khusus dari kepala daerah dan langkah konkret yang mulai dirancang, diharapkan distribusi pupuk subsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran, merata, dan tidak membebani petani khususnya mereka yang berada jauh dari pusat distribusi. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
