BERAU – Persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Bedungun, Kabupaten Berau, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Keterbatasan anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan membuat penanganan banjir belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga pemerintah memilih memprioritaskan titik-titik yang dianggap paling mendesak.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Berau, Hendra Pranata, menilai penyebab utama banjir di kawasan tersebut bukan hanya karena sedimentasi dan sumbatan drainase, tetapi juga menurunnya kapasitas saluran primer yang selama ini berfungsi menampung aliran air dari sejumlah wilayah hulu.
Ia menjelaskan bahwa solusi jangka panjang yang diperlukan adalah mengembalikan fungsi saluran alami yang menjadi jalur utama pembuangan air dari tiga sistem Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) yang bermuara ke kawasan Bedungun.
Menurutnya, saluran primer yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi besarnya debit air yang mengalir dari daerah hulu. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan tata guna lahan dan aktivitas pembukaan lahan yang meningkatkan volume limpasan air saat hujan turun.
“Saluran primernya sudah tidak sanggup lagi mengalirkan air dari hulu yang terdampak akibat adanya pembukaan lahan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dalam Masterplan Drainase Kota Tahun 2024, diperlukan pembangunan saluran primer baru dengan kapasitas yang lebih besar guna mengatasi persoalan banjir secara permanen.
Kajian tersebut merekomendasikan pembangunan lanjutan saluran primer sepanjang kurang lebih 700 meter dengan lebar minimal empat meter. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar aliran air dari wilayah hulu dapat mengalir lebih lancar menuju titik pembuangan akhir.
“Paling tidak membutuhkan kelanjutan pembangunan sekitar 700 meter untuk saluran primer. Lebarnya minimal empat meter sesuai hasil kajian masterplan,” jelasnya.
Namun demikian, realisasi pembangunan saluran primer tersebut masih menghadapi kendala besar dari sisi pendanaan. Hendra mengakui proyek tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengakomodasi pembangunan secara penuh.
Ia bahkan belum berani memperkirakan nilai anggaran yang diperlukan karena besarnya kebutuhan konstruksi serta kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit.
“Lumayan besar. Saya tidak berani menghitung karena kondisi keuangan daerah sedang sulit. Anggaran kita saat ini memang mengalami defisit,” katanya.
Meski solusi permanen belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, PUPR Berau memastikan upaya penanganan tetap dilakukan melalui program jangka pendek berupa normalisasi saluran drainase dan pembersihan alur air yang mengalami penyempitan akibat sedimentasi maupun tumpukan material.
Program normalisasi tersebut telah masuk dalam agenda pekerjaan tahun anggaran 2026. Hanya saja, pelaksanaannya sempat mengalami keterlambatan karena sejumlah kendala teknis dalam proses perencanaan, termasuk adanya perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memengaruhi perhitungan biaya pekerjaan.
“Untuk tahun ini tetap ada kegiatan normalisasi. Sementara fokusnya dipusatkan di kawasan depan Kantor DPRD Berau. Sebenarnya ada beberapa titik lain yang juga membutuhkan penanganan, tetapi lokasi itu menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Menurut Hendra, kawasan depan Kantor DPRD Berau dipilih karena menjadi salah satu titik yang paling sering mengalami genangan saat curah hujan tinggi. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi tersebut juga berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan akses menuju sejumlah fasilitas publik di sekitarnya.
Dirinya menargetkan pekerjaan normalisasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar dua bulan setelah pelaksanaan dimulai.
“Kami berharap kapasitas saluran yang ada dapat meningkat sehingga risiko genangan maupun luapan air dapat ditekan,” pungkasnya.