BERAU – Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada 2027 dipastikan menjadi tantangan besar bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau yang selama ini mengelola anggaran pembangunan terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Jika pada tahun 2026 APBD Berau mencapai sekitar Rp3,42 triliun, maka pada tahun 2027 nilainya diperkirakan hanya berkisar Rp2,4 triliun. Berkurangnya kemampuan fiskal daerah tersebut dipastikan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan kondisi tersebut memang menuntut perubahan strategi dalam pelaksanaan pembangunan. Meski demikian, ia memastikan arah pembangunan infrastruktur tidak akan bergeser dari visi dan misi pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, baik dalam mendukung aktivitas ekonomi maupun meningkatkan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan tetap kami jalankan sesuai prioritas. Jalan dan jembatan menjadi fokus karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fendra menjelaskan, sesuai arahan kepala daerah, DPUPR akan lebih selektif dalam menentukan program yang dikerjakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memiliki manfaat yang nyata.
Karena itu, pembangunan maupun pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan tetap menjadi perhatian utama. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan maupun laporan kerusakan infrastruktur di wilayahnya. Salah satunya melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) DPUPR Berau yang dibentuk untuk menangani kondisi darurat di lapangan.
Apabila terdapat ruas jalan yang mengalami kerusakan dan belum dapat diperbaiki secara permanen karena keterbatasan anggaran, TRC akan melakukan penanganan sementara agar akses masyarakat tetap dapat digunakan.
“Kalau ada jalan rusak di kampung, masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Tim Reaksi Cepat akan turun melakukan penanganan sementara. Usulan itu tetap kami tampung sampai nantinya bisa direalisasikan melalui perbaikan permanen,” jelasnya.
Ia menegaskan DPUPR tidak menutup diri terhadap masukan masyarakat. Justru di tengah kondisi fiskal yang terbatas, komunikasi menjadi bagian penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kondisi anggaran memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu proyek yang akan kami jalankan ke depan benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat,” katanya.
Selain melakukan efisiensi dan penentuan prioritas, DPUPR Berau juga mulai mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.
Menurut Fendra, ketergantungan terhadap anggaran daerah harus mulai dikurangi dengan memanfaatkan berbagai program yang disiapkan pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang bersumber dari APBN.
Melalui langkah tersebut, DPUPR berharap pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Berau tetap dapat berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan cukup signifikan.
“Semua peluang pendanaan akan kami coba. Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar Berau bisa mendapatkan dukungan melalui DAK maupun program Inpres Jalan. Dengan begitu pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat dilaksanakan,” pungkasnya.