TANJUNG SELOR – Masih diterapkannya automatic adjustment atau dibekukan dan dicadangkannya anggaran kementerian non lembaga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ternyata berimbas pada pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kaltara.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Kalimantan Utara (Kaltara), Hasriyani, saat melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu.
Kata dia, hingga saat ini program andalan Pemprov Kaltara dalam hal ini untuk memberikan subsidi, baik ongkos angkut barang dan penumpang belum juga dapat dijalankan, maka telah berimbas kepada kondisi kelangkaan barang yang hendak didistribusikan ke perbatasan.
“Akibatnya, masyarakat perbatasan khususnya di daerah Krayan Nunukan mulai mengeluhkan kesulitan mengakses bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari,” ucap Hasriyani.
Persoalan ini sudah dibahas dengan sejumlah pihak. Termasuk dari Badan Perbatasan Nunukan, yang sudah menyurat kepada Badan Perbatasan Provinsi terkait dengan kondisi masyarakat di Krayan. Karena saat ini mereka mulai kesulitan mengakses bahan pokok sehari-hari.
Badan Perbatasan Nunukan meminta kepada Pemprov Kaltara berkenaan dengan program SOA, agar dapat dilaksanakan di Triwulan I dan II untuk membantu masyarakat di daerah Krayan, Nunukan.
Pasalnya, saat ini tengah terjadi kerusakan atau terputusnya jalan antara Long Midang dan Bakelalang, sehingga akses jalan tertutup. Diketahui bahwa masyarakat di Krayan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari Ba Kelalang karena aksesnya kian mudah.
Saat ini surat permintaan agar dilaksanakannya program SOA ditujukan kepada Badan Perbatasan Provinsi, namun berdasarkan tembusan dari DPPK-UKM Kaltara.
“Hal ini sangat penting yang harus dicarikan secara bersama solusinya,” tandasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
