BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memperketat pengawasan fluktuasi harga serta memastikan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok.
Kedua aspek tersebut dinilai harus berjalan beriringan agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Pasalnya, tren kenaikan harga kebutuhan pokok kerap berulang, terutama menjelang dan saat perayaan hari-hari besar keagamaan.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius kami, karena setiap kali momen tertentu, harga kebutuhan pokok cenderung naik. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ini akan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, lonjakan harga bahan pokok yang tidak terkendali berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperberat beban pengeluaran rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai semakin sensitif karena pemulihan ekonomi daerah masih terus berjalan.
“OPD tidak boleh lengah dalam menyikapi fluktuasi harga. Pemerintah harus hadir dan sigap, karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat,” tegasnya.
Menurut Gamalis, upaya pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan pemantauan harga di pasar. Kelancaran distribusi juga harus menjadi perhatian utama, mengingat hambatan distribusi dapat memicu kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga tidak wajar.
“Selain itu, pencegahan praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu juga sangat penting. Penimbunan justru memperparah kondisi pasar dan merugikan masyarakat luas,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong pengawasan terpadu dengan melibatkan instansi terkait dan aparat pengawasan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran yang merugikan konsumen. Bahkan, jika situasi mendesak, pemerintah diminta tidak ragu melakukan intervensi pasar.
“Kalau memang diperlukan, intervensi pasar harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai harga telanjur tinggi dan memberatkan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, Gamalis berharap para pelaku usaha dan distributor turut berperan aktif menjaga stabilitas harga dengan tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berangsur pulih.
“Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan, tetapi pelaku usaha juga harus memiliki kepedulian sosial,” pungkasnya. (Ril)