BERAU – Penanganan banjir di Kabupaten Berau tidak hanya bergantung pada program besar pemerintah daerah, tetapi juga pada usulan masyarakat. Hal ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata.
Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat akan dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas penanganan.
“Semua usulan kami analisa, kemudian ditentukan skala prioritas. Jadi bukan asal pilih, tapi berdasarkan mekanisme perencanaan daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan, beberapa titik rawan banjir di Gunung Tabur dan Teluk Bayur masuk dalam prioritas karena dinilai mendesak. Penyebab utama genangan di kawasan tersebut adalah drainase yang tersumbat serta sedimentasi dari aliran air wilayah atas.
“Kalau menghilangkan banjir sepenuhnya memang sulit, tapi setidaknya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Selain penanganan di Gunung Tabur, DPUPR juga fokus pada titik genangan di depan Kantor DPRD Berau. Perbaikan drainase dilakukan agar aliran air bisa diarahkan ke sungai, sehingga tidak lagi menumpuk di badan jalan.
Ia menegaskan, prinsip penanganan banjir yang dijalankan DPUPR bukan hanya merespons persoalan besar, tetapi juga persoalan kecil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan begitu, pembangunan daerah benar-benar berpijak pada kebutuhan warga,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan