TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan revisi besar terhadap sejumlah program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah ini diambil menyusul pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa pada tahap awal penyusunan, berbagai program telah dirancang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan pembangunan masyarakat. Namun, dinamika anggaran memaksa pemerintah melakukan penyesuaian secara menyeluruh.
“Di awal kita susun banyak kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan. Tapi di tengah jalan, TKD dipotong cukup besar. Akhirnya semua harus direvisi supaya tetap realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya saat membuka rapat RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027, Selasa (27/1/2026).
Menurut Said, revisi tersebut bukan sekadar pengurangan jumlah kegiatan, tetapi juga penajaman prioritas. Program-program yang dinilai belum mendesak atau membutuhkan anggaran besar terpaksa ditunda pelaksanaannya. Bahkan, sejumlah pekerjaan yang belum rampung pada 2026 kemungkinan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Kita harus memastikan kesinambungan pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan skala yang disesuaikan. Beberapa proyek yang belum selesai tentu akan menjadi beban lanjutan di 2027,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyoroti adanya beban tambahan dari pelaksanaan program nasional yang sebagian pembiayaannya turut ditanggung daerah. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.
“Programnya dari pusat, tapi daerah harus menyiapkan banyak hal, mulai dari lahan, sarana pendukung, hingga pematangan lokasi. Ini tentu menambah beban fiskal daerah,” terangnya.
Ia menilai, kondisi tersebut membuat ruang fiskal Pemkab Berau semakin terbatas. Di satu sisi, daerah dituntut mendukung penuh program strategis nasional. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan beban yang harus ditanggung.
Meski demikian, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan publik dan memastikan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebut akan tetap menjadi fokus utama.
“Sehebat apa pun perencanaan, kalau tidak ada uangnya, tidak bisa dijalankan. Karena itu kita harus benar-benar cermat menyusun skala prioritas agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Ril)