BERAU – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau pada 2026 dipastikan belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan belum rampungnya proses land clearing lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa secara prinsip lahan untuk pembangunan sudah tersedia. Namun, kondisi lahan yang belum siap menjadi kendala utama.
“Lahan sebenarnya sudah ada, tapi belum selesai land clearing. Makanya tahun 2026 ini yang dibangun hanya di daerah yang sudah siap seperti Bontang dan Penajam Paser Utara,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat hanya dapat melakukan pembangunan jika lahan dari daerah sudah benar-benar siap.
“Kalau untuk land clearing dan pemenuhan dokumen seperti AMDAL itu tanggung jawab daerah,” ucapnya.
Dikatakannya, terjadinya penurunan signifikan pada APBD Berau dinilai sangat berdampak pada tertundanya sejumlah program, termasuk Sekolah Rakyat.
“Apalagi tahun depan anjlok banget, dari APBD yang dulunya Rp7 triliun turun drastis menjadi Rp2 triliun. Dan itu banyak sekali yang hilang,” jelasnya.
Meski demikian, ia berharap penyelesaian lahan dapat dilakukan sebelum 2029, tergantung pada kebijakan kepala daerah, termasuk kemungkinan menggandeng pihak swasta.
“Insyaallah bisa, tergantung nanti apakah ada bantuan dari pihak lain untuk percepatan land clearing,” tutupnya. (Srn)