BERAU – Rencana pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Berau memasuki tahap penting dengan dibukanya proses tender konstruksi sejak 26 Juni 2025.
Tender ini diumumkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dengan nilai HPS paket sebesar Rp13,9 miliar dan pagu anggaran sebesar Rp14,26 miliar, yang bersumber dari APBD Berau tahun 2025.
Berdasarkan informasi dari laman resmi LPSE Kabupaten Berau (spse.inaproc.id), tender proyek ini menggunakan metode Tender Pascakualifikasi dengan sistem evaluasi harga terendah gugur. Hingga saat ini, tercatat lima peserta telah mendaftarkan diri dalam proses tender pembangunan gedung pelayanan publik tersebut.
Gedung MPP Berau dirancang berdiri megah di Jalan Raja Alam, Tanjung Redeb, dan akan terdiri atas tiga lantai. Lantai satu dan dua difungsikan sebagai ruang Mall Pelayanan Publik, sementara lantai tiga direncanakan untuk operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Secara keseluruhan, gedung ini diproyeksikan dapat menampung hingga 30 tenant layanan publik, guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dalam satu tempat secara modern dan terintegrasi.
Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR Berau, Diah Kurniawaty, menyampaikan bahwa seluruh dokumen desain gedung telah rampung. Proyek pembangunan fisik ditargetkan bisa segera dimulai setelah proses tender selesai.
“Pengaturan lebih lanjut akan dikelola oleh PTSP. Kami optimis gedung ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Berau dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi,” ujarnya.
Syarat bagi peserta tender cukup ketat, meliputi kelengkapan administrasi, kepemilikan NIB dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di bidang jasa konstruksi, status valid sebagai Wajib Pajak, serta rekam jejak pengalaman proyek konstruksi dalam empat tahun terakhir.
Dengan terealisasinya proyek strategis ini, dirinya berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara signifikan.
“Gedung MPP dirancang tidak hanya sebagai pusat layanan publik, tetapi juga sebagai simbol pelayanan pemerintahan yang lebih efisien, nyaman, dan berorientasi pada masyarakat,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan