Tanpa Anggaran 2026, KPU Berau Khawatir Kesiapan Awal Pemilu 2027 Terganggu

BERAU – Ketiadaan alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau pada tahun 2026 dinilai berisiko mengganggu kesiapan awal tahapan Pemilu 2027, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemilu.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, memastikan tidak menerima alokasi anggaran pada tahun 2026. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada persiapan awal tahapan Pemilu 2027 yang secara jadwal mulai berjalan sejak akhir 2026.

Dikatakannya, saat ini KPU Berau hanya mengandalkan anggaran tahap pertama yang bersumber dari APBD 2025 dan seluruhnya telah digunakan.

“Untuk tahun ini sudah tidak ada lagi. Anggaran tahap pertama itu anggaran 2025 dan sudah selesai. Sementara untuk 2026 dipastikan tidak ada,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, tanpa adanya anggaran lanjutan, aktivitas KPU Berau saat ini terbatas pada kegiatan sosialisasi yang difasilitasi, tanpa dukungan pembiayaan operasional yang memadai. Bahkan, anggaran KPU Berau termasuk yang mengalami pemangkasan cukup signifikan.

“Untuk KPU memang termasuk yang paling banyak dipangkas. Anggaran selanjutnya juga belum diketahui kapan akan ada,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, tahapan persiapan Pemilu 2027 sejatinya mulai memasuki fase awal pada penghujung tahun 2026. Karena itu, dari sisi perencanaan dan prioritas, kebutuhan anggaran KPU seharusnya sudah mulai dipersiapkan sejak sekarang.

“Kalau dilihat dari segi prioritas, ini sangat prioritas. Apalagi tahapan Pemilu 2027 itu mulai masuk di akhir 2026,” katanya.

Selain itu, KPU Berau juga masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Hingga kini, kantor KPU masih bergabung dengan instansi lain dan dinilai tidak lagi representatif untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemilu.

“Kondisi kantor kami masih gabung dengan OPD lain. Dari segi prasarana jelas tidak memungkinkan,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan KPU Berau, terutama dalam hal pemenuhan prasarana dasar.

“Harapan kami, pemerintah daerah bisa memprioritaskan. Minimal gedung utama dulu, supaya persiapan dan pelaksanaan Pemilu nanti bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Srn)

BERITA POPULER