BERAU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnawan, menyatakan optimisme bahwa serapan anggaran tahun 2025 akan tetap tinggi, meskipun menghadapi sejumlah kendala administratif, terutama dalam proses lelang proyek.
Fendra mengungkapkan bahwa hambatan utama saat ini adalah terbatasnya jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki sertifikat Tipe B. Padahal, di tahun ini, DPUPR harus menangani sekitar 300 paket pekerjaan.
“Hanya sebagian kecil PPK kami yang memiliki kompetensi Tipe B,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).
Sebagai pembanding, ia menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2024, serapan anggaran DPUPR berhasil mencapai 98 persen. Meski tantangan serupa juga muncul saat itu, diskresi dari pemerintah pusat memungkinkan proses lelang tetap berjalan menggunakan PPK bersertifikat Tipe C, selama disertai dokumen fisik sebagai bukti.
Fendra berharap kebijakan serupa dapat kembali diberlakukan tahun ini untuk mencegah keterlambatan tender dan pelaksanaan proyek-proyek strategis.
Beberapa proyek yang dinilai mendesak antara lain perbaikan jalan poros Bulungan–Berau, perbaikan jalan di wilayah Segah, serta jalan akses menuju Kampung Buyung-buyung di Gunung Padai yang sempat mengalami longsor.
Untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, DPUPR telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
“Kabag UKPBJ kami sudah berkoordinasi langsung dengan LKPP. Harapannya, ada hasil dalam waktu dekat, baik berupa pelatihan, percepatan sertifikasi, atau kebijakan khusus,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya solusi cepat agar pelaksanaan proyek tidak terganggu dan serapan anggaran tetap maksimal, meski menghadapi tantangan teknis dan administratif.
“Kami tetap optimis. Dengan kerja sama lintas instansi dan dukungan kebijakan yang tepat, semua target bisa tercapai,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan