BERAU – Kapasitas Sekolah Luar Biasa (SLB) satu-satunya di Kabupaten Berau telah mencapai titik maksimal. Sekolah yang berlokasi di Jalan Durian 2, Tanjung Redeb, tersebut terpaksa menutup penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026.
Kondisi ini menjadi sinyal darurat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di daerah tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menyebut bahwa solusi jangka pendek yang diambil adalah memperkuat layanan inklusif di sekolah reguler. Namun, kebijakan ini tetap bergantung pada hasil asesmen psikologis setiap anak.
“Kita hanya bisa arahkan ke sekolah reguler kalau hasil psikologinya di bawah 80 persen. Di atas itu idealnya masuk SLB. Tapi sekarang, SLB kita sudah tidak bisa lagi menampung,” jelasnya.
Persoalan ini, lanjutnya, akan segera dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan SLB.
Sementara itu, upaya menjadikan sekolah reguler sebagai alternatif pendidikan bagi ABK sudah mulai dilakukan. Dari yang awalnya hanya 10 sekolah berstatus inklusif, kini seluruh sekolah negeri di Berau diarahkan untuk bisa menerima siswa berkebutuhan khusus.
“Kalau dulu hanya 10 sekolah yang kita tetapkan sebagai sekolah inklusi, sekarang seluruh sekolah negeri diarahkan melayani ABK,” ujarnya.
Namun demikian, pelaksanaan sekolah inklusif masih menghadapi tantangan besar, terutama pada kesiapan tenaga pengajar. Belum semua guru reguler memiliki kompetensi dalam menangani siswa ABK.
“Yang belum kami lakukan adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru reguler, supaya mereka paham bagaimana cara mengajar anak-anak inklusi,” tutur Mardiatul.
Pelatihan guru inklusif direncanakan mulai digelar tahun ini, seiring meningkatnya jumlah ABK, termasuk dari jenjang taman kanak-kanak. Dinas Pendidikan juga mendorong agar ke depan setiap sekolah memiliki minimal satu guru inklusi.
“Insyaallah tahun ini ada pelatihan. Anak ABK kita makin banyak, mulai dari TK. Dengan keterbatasan guru, kami harap nanti bisa masuk ke dalam standar perencanaan,” tambahnya.
Berdasarkan pemetaan kebutuhan, Disdik Berau memperkirakan sedikitnya dibutuhkan 207 guru inklusi untuk mengisi kekosongan di sekolah negeri. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan di 446 sekolah swasta yang juga berpotensi menerima ABK.
Guru-guru yang ada nantinya akan diberi pelatihan khusus agar mampu menjalankan pendidikan inklusif secara efektif.
Dengan pertumbuhan jumlah ABK yang signifikan dan keterbatasan daya tampung SLB, Mardiatul menegaskan bahwa penguatan sekolah inklusif bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sebuah keharusan.
“Tanpa percepatan pelatihan guru dan pemenuhan standar pelayanan minimal, ribuan anak berkebutuhan khusus di Berau terancam kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak dan setara,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan