BERAU – Wilayah pesisir Berau, seperti Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk, disebut masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal. Faktor geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam pemerataan fasilitas pendidikan dan distribusi tenaga pengajar.
Sehingga, pendirian sekolah rakyat di wilayah pesisir dinilai sebagai strategi tepat untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terluar. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin.
“Saya sangat mendukung hadirnya sekolah rakyat sebagai solusi alternatif bagi anak-anak di daerah pesisir. Ini bisa menjadi sarana pendidikan yang fleksibel dan dekat dengan masyarakat,” ujar Thamrin.
Konsep sekolah rakyat, kata dia, tidak hanya sebatas pengajaran membaca dan menulis, tetapi juga dapat difungsikan sebagai pusat pembelajaran keterampilan hidup berbasis potensi lokal.
Menurutnya, pendekatan pendidikan berbasis komunitas dapat membangun semangat belajar sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.
Ia pun mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan pihak swasta untuk mendukung keberlangsungan program ini secara berkelanjutan. Ia juga mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) Berau agar aktif memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pengelola sekolah rakyat.
Inisiatif sekolah rakyat juga dinilai selaras dengan komitmen peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Berau, terutama dalam aspek pendidikan.
Ia berharap langkah ini mendapat perhatian serius, agar anak-anak di wilayah pesisir tidak lagi tertinggal dari segi akses dan kualitas pendidikan.
“Anak-anak pesisir punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Sekolah rakyat bisa menjadi jembatan menuju pendidikan formal atau setidaknya bekal keterampilan hidup yang mereka butuhkan,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan