Diungkapkan Sri Kumalasari, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperhatikan beberapa daerah di Kabupaten Berau yang tergolong rawan pangan.
“Saya meminta pemerintah menyusun program ketahanan pangan dengan cermat. Jika sudah ada, kita akan evaluasi apakah program tersebut sudah berjalan dan efektif atau belum,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan ketahanan pangan melalui program-program yang tepat.
“Masalah ketahanan pangan tidak bisa kita anggap remeh. Perlu perhatian khusus melalui program-program yang tepat untuk menangani hal ini,” tuturnya.
Penanganan terhadap daerah rawan pangan lanjut Sri Kumalasari sangat penting karena berdampak langsung pada masyarakat.
Dirinya pun mencontohkan Kampung Semurut, yang meskipun dikenal dengan area persawahannya, justru masuk dalam kategori wilayah rawan pangan.
“Bisa dicek, program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini? Rasanya tidak ada,” katanya.
Oleh karena itu, DPRD Berau berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta OPD terkait, guna merumuskan program-program unggulan yang tepat.
Program ini akan segera dikerjakan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
“Semoga program-program yang disusun nantinya dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk ketahanan pangan di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (adv/set)
