BERAU – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb bersama Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Langkah ini dilakukan agar pelayanan dan program pembinaan tetap berjalan maksimal meski kondisi rutan saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup tinggi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb dengan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi kesehatan di Aula Rutan, Kamis (9/7/2026).
Adapun instansi yang terlibat meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), DPPKBP3A, Puskesmas Kampung Bugis, serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Berau.
Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Bupati Berau dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Samarinda.
Menurutnya, sinergi tersebut difokuskan untuk memperkuat pembinaan warga binaan, mulai dari pembinaan kepribadian, peningkatan layanan kesehatan, hingga pelatihan keterampilan sebagai bekal setelah mereka kembali ke masyarakat.
“Tujuan utama kami bersinergi adalah meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan, baik dari segi kepribadian, layanan kesehatan, maupun peningkatan kemandirian melalui pelatihan keterampilan,” ujarnya.
Di sisi lain, Rian mengungkapkan tantangan yang dihadapi Rutan Tanjung Redeb saat ini adalah tingginya jumlah penghuni. Dari kapasitas ideal sekitar 200 orang, rutan kini dihuni 693 warga binaan, termasuk 40 warga binaan perempuan.
Bahkan, kata dia, jumlah penghuni sempat mencapai sekitar 750 orang akibat adanya pemindahan narapidana dari Kabupaten Bulungan.
“Saat ini total penghuni mencapai 693 orang. Kemarin bahkan sempat sekitar 750 orang karena ada kiriman dari Bulungan,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya sementara waktu menunda penerimaan kiriman warga binaan dari luar daerah karena jumlah tahanan dan narapidana asal Berau terus bertambah.
Dengan kondisi overkapasitas yang mencapai sekitar 300 persen, Rian menilai dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai instansi menjadi faktor penting agar proses pembinaan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pelayanan.
“Kami memohon dukungan untuk memberikan bimbingan kepada warga binaan. Kami berharap silaturahmi dan kerja sama ini dapat terus terjaga secara berkelanjutan demi mewujudkan pembinaan yang baik dan berdampak positif,” pungkasnya. (Srn)