BERAU – DPRD Berau menyoroti masih adanya celah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan setelah terungkapnya kasus perburuan hiu ilegal yang melibatkan nelayan asal Malaysia dan rekannya dari Kalimantan Utara di perairan Pulau Derawan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, keberhasilan petugas menangkap pelaku justru menjadi alarm bahwa sistem pengawasan di kawasan konservasi masih perlu diperkuat agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Ia mendesak aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen dalam melindungi kekayaan hayati laut Berau.
“Jangan sampai kasus seperti ini dianggap biasa. Harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku agar ada efek jera,” kata Sutami.
Menurutnya, pengawasan di kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan laporan masyarakat. Patroli rutin di wilayah yang rawan menjadi lokasi perburuan satwa laut harus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Sutami menilai perlindungan kawasan konservasi memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan konservasi, hingga masyarakat pesisir.
“Kami berharap pengawasan di laut bisa lebih diperketat. Jika memang ada jaringan atau kelompok yang secara sengaja mengeksploitasi hiu, tentu harus diusut hingga tuntas,” tegasnya.
Sutami pun mengajak masyarakat, khususnya nelayan, untuk turut menjaga kawasan konservasi dengan tidak melakukan perburuan satwa yang dilindungi serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas ilegal di perairan Berau.
“Menjaga kelestarian laut merupakan tanggung jawab kita bersama demi keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” tutupnya. (Srn)