TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi harus dibuktikan melalui dampak nyata pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Mansyah, dalam pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Bulungan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut.
Namun, menurut Fraksi Golkar, opini tersebut hanya menunjukkan laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Bukan menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Keberhasilan yang sesungguhnya, harus diukur dari sejauh mana APBD mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat,” tegas Mansyah.
Mansyah kembali menegaskan, hasil pembangunan harus tercermin dari membaiknya infrastruktur jalan dan jembatan, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, bertambahnya lapangan pekerjaan, berkembangnya UMKM, meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan sampai ke desa dan wilayah terpencil.
Namun begitu, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat penyerapan anggaran, serta memperkuat pemerataan pembangunan.
Tidak berhenti disitu pihaknya berharap ada evaluasi program secara menyeluruh oleh pemerintah daerah, supaya antara perencanaan dan realiasisi itu bisa seirama dan tepat manfaat.
“Kami berharap evaluasi terhadap program yang kami anggap kurang produktif, dilakukan secara objektif agar tidak lagi terdapat kegiatan yang menyerap anggaran besar tetapi minim manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam