BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong percepatan legalitas usaha galian C di Kabupaten Berau. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyebut saat ini sudah ada satu lokasi galian C di Berau yang telah mengantongi izin resmi dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan material pembangunan di daerah.
Dikatakannya, keberadaan galian C yang telah legal tersebut diharapkan dapat membantu mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang tengah berjalan, sekaligus menjadi solusi sementara bagi pelaku usaha lain yang masih dalam proses pengurusan izin.
“Sebenarnya untuk Kabupaten Berau sendiri sudah ada galian C yang dilegalkan. Mudah-mudahan ini bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan yang sedang berjalan saat ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat beberapa pengusaha galian C yang tengah mengurus legalitas usaha mereka melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sejumlah nama bahkan disebut sudah masuk dalam proses administrasi di Dinas ESDM Kaltim sambil menunggu penerbitan izin.
Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan seluruh proses tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia mengakui pemerintah daerah tidak bisa membiarkan aktivitas penambangan berjalan tanpa ketentuan hukum yang jelas.
“Walaupun sebenarnya tidak boleh kalau sesuai aturan. Karena yang sudah mendapatkan izin ini juga memiliki cakupan wilayah sekitar 100 hektare,” katanya.
Pemkab Berau, lanjut dia, saat ini terus berupaya berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim agar proses perizinan para pelaku usaha dapat dipermudah.
Namun, ia menekankan kemudahan tersebut tetap bergantung pada kelengkapan syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi pemohon.
“Kalau persyaratan dan aturan mereka lengkap, paling tidak tiga bulan prosesnya bisa selesai. Tetapi memang ada beberapa tahapan yang harus dilewati,” jelasnya.
Sri Juniarsih menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha galian C agar seluruh aktivitas pertambangan material di Berau dapat berjalan secara legal dan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
“Kami dari pemerintah terus membantu dan mendampingi mereka agar mendapatkan izin yang sama sehingga nantinya bisa mengcover kebutuhan pembangunan, bahkan hasilnya bisa dijual keluar daerah,” pungkasnya. (*)