Pemkab Berau Siapkan Penerapan Sistem BLUD di Sejumlah Puskesmas

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kesehatan tengah mempersiapkan penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah puskesmas. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menjelaskan bahwa penerapan sistem BLUD akan diawali di wilayah perkotaan, mengingat potensi ekonomi yang dinilai lebih besar.

“Tahap awal akan kami fokuskan di wilayah perkotaan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang lebih besar di kawasan tersebut,” ujar Lamlay, Minggu (29/6/2025).

Dengan berstatus BLUD, puskesmas akan memperoleh keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri dan profesional. Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah.

“Karena sistem ini berorientasi pada kemandirian dan keuntungan. Tentu hanya bisa diterapkan di tempat yang memiliki peluang bisnis yang mumpuni,” tambahnya.

Pemkab menilai bahwa puskesmas di wilayah perkotaan memiliki kesiapan yang lebih tinggi dari segi jumlah penduduk dan potensi pendapatan layanan. Oleh karena itu, kawasan perkotaan dipilih sebagai titik awal penerapan sistem ini.

Meski begitu, puskesmas di wilayah kampung tidak akan dikesampingkan. Salah satu contohnya adalah Puskesmas Kampung Merapun yang dinilai memiliki prospek menjanjikan karena berada di kawasan dengan populasi besar dan dikelilingi oleh 19 perusahaan kelapa sawit.

“Selama ada peluang usaha layanan kesehatan, meski terpencil, akan kami dorong juga untuk masuk BLUD,” tegas Lamlay.

Sebaliknya, di wilayah dengan jumlah penduduk sangat minim, seperti Puskesmas Long Boy di Kampung Long Keluh yang hanya melayani sekitar 50 kepala keluarga, penerapan BLUD dinilai akan sulit dilakukan karena keterbatasan basis pengguna layanan.

Saat ini, Dinas Kesehatan Berau bersama pemerintah daerah tengah menyusun perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan, termasuk Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, pendampingan dalam pengelolaan keuangan di setiap puskesmas juga terus ditingkatkan.

“Perbupnya sedang kami kawal, dan penguatan kelembagaan di puskesmas juga menjadi fokus kami,” pungkasnya. (ril/dez)

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan

BERITA POPULER