BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini tengah memantapkan strategi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah ini diambil karena hingga saat ini belum ada pedoman pelaksanaan MBG di tingkat daerah, sementara peran pemerintah daerah juga belum diatur secara spesifik.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan MBG. Karena itu, Pemkab Berau menilai perlu adanya koordinasi lintas sektor dan penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda dalam mengelola program tersebut. Maka dari itu, pendekatan berbasis kewilayahan dinilai penting agar pelaksanaan MBG benar-benar menjawab persoalan lokal, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Hal ini perlu menyesuaikan perencanaan dan pengelolaan MBG dengan kondisi riil Berau.
“Jangan sampai program nasional ini hanya sebatas formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak,” tegasnya usai di temui dalam acara Focus Gorup Discussion (FGD) Uji Petik Kegiatan Koordinasi StrategisPerencanaan dan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Kewilayahan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Berau telah membentuk tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai pusat layanan MBG dan pemantauan status gizi anak. Ketiganya berlokasi di Gedung Widargo Polsek Tanjung Redeb, Jalan Karang Mulyo Karang Ambun, dan Gunung Panjang.
Ke depan, pemerintah daerah menargetkan pembentukan SPPG di seluruh kecamatan agar layanan MBG menjangkau semua sekolah di Kabupaten Berau.
Selain melalui MBG, Pemkab Berau juga terus mendorong program pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Salah satunya dengan kampanye pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), yang mengoptimalkan potensi komoditas lokal.
“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan sejahtera adalah kunci pembangunan. Program MBG dan gerakan pangan lokal harus saling mendukung agar generasi Berau tumbuh lebih berkualitas,” ujar Gamalis.
Pemkab Berau juga melakukan pemetaan tantangan dan kebutuhan wilayah, mencakup faktor geografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan.
Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan daerah dan memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, khususnya Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan.
“Kami berharap, seluruh organisasi perangkat daerah dapat memberikan data yang lengkap dan akurat agar kebijakan MBG di tingkat nasional maupun daerah bisa disusun lebih komprehensif,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan