BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kampung. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di tingkat pemerintahan kampung.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), namun juga harus melibatkan seluruh elemen yang terkait, termasuk Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
“Seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan lainnya, diharapkan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” ujar Said pada Kamis (26/6/2025).
Ia menekankan bahwa anggaran kampung harus dikelola secara maksimal untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak menginginkan adanya permasalahan hukum akibat penyalahgunaan dana kampung.
“Kita tentunya tidak menginginkan munculnya permasalahan-permasalahan hukum dan lainnya diakibatkan penyelewengan dana-dana kampung tersebut,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Berau mendorong seluruh jajaran pemerintahan kampung agar berhati-hati dalam menyalurkan dan menggunakan anggaran. Setiap program dan kegiatan harus berdasarkan perencanaan yang jelas serta sesuai peruntukan. Pendamping desa atau kampung juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada aparat kampung.
“Dengan adanya pendamping desa atau kampung, kita harapkan bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada jajaran pemerintah kampung tersebut,” ucap Said.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, praktik manipulatif dan laporan fiktif harus dihindari agar dana yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai lah ada manipulatif, fiktif, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Said menyampaikan bahwa kasus-kasus hukum yang melibatkan aparat pemerintahan kampung harus menjadi pelajaran berharga bagi kampung lainnya. Ia juga mendorong adanya komunikasi yang baik antara kepala kampung, BPK, dan DPMK dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kampung.
“Dengan peningkatan SDM ini, kita harapkan bisa menjadi salah satu upaya menekan penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan