BERAU – Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Namun sayangnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada masih dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan mereka secara optimal.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mendorong pengaktifan kembali sekolah inklusi yang sempat berjalan di wilayah ini.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah dilakukan assessment di Kampung Suaran beberapa waktu lalu oleh tim gabungan, yang menemukan 31 anak teridentifikasi mengalami gangguan perkembangan.
“Dari hasil pembahasan bersama, kami menyepakati untuk mendorong kembali pengaktifan sekolah inklusi di Berau. Ini menjadi kebutuhan mendesak karena tren jumlah AMPK terus meningkat,” ujarnya.
Temuan tersebut juga diperkuat dengan hasil kunjungan tim DPPKBP3A ke sejumlah lembaga pendidikan seperti PAUD dan TK, yang menunjukkan bahwa hampir seluruhnya telah menerima anak berkebutuhan khusus (ABK).
Namun, keterbatasan jumlah guru khusus menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pendidikan yang sesuai bagi para ABK.
“Kita ingin memastikan anak-anak, termasuk ABK, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya,” tambahnya.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya guru. Rabiatul menyampaikan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung Redeb telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi mitra pelatihan bagi guru sekolah umum yang ingin memahami sistem pembelajaran khusus bagi ABK.
“SLB sudah siap membantu. Tinggal bagaimana inisiatif dari para guru sekolah umum untuk aktif belajar dan terlibat,” jelasnya.
Salah satu sekolah negeri yang sudah menerapkan pendidikan inklusif di Berau adalah SMPN 4 Tanjung Redeb. Sekolah ini mengacu pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan serta potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Saat ini, sekolah tersebut memiliki dua guru inklusi yang mengajar sekitar 15 siswa ABK.
Pemkab Berau berharap inisiatif ini bisa memperluas akses pendidikan inklusif di berbagai jenjang pendidikan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga pendidik mengenai pentingnya memberikan ruang setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Rabiatul menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan, untuk memastikan langkah-langkah konkret bisa segera diambil.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan Berau yang ramah anak dan inklusif bagi semua,” tutupnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan