BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar kualitas layanan kesehatan menjadi prioritas. Dirinya menyarankan hal tersebut menyusul akan beroperasinya RSUD Tanjung Redeb.
Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) beberapa waktu lalu, Elita menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, yakni terkait kesiapan fasilitas penunjang, termasuk persoalan perizinan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang hingga kini belum tuntas.
“Tentu ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak langsung pada operasional rumah sakit ke depan. Kalau persoalan TPS belum selesai, bisa menghambat pelayanan ketika rumah sakit baru mulai beroperasi,” ujarnya.
Dirinya juga menyoroti perbedaan kapasitas ruang antara rumah sakit lama dan yang baru. Ia menyebut, rumah sakit lama memiliki lebih dari 170 ruangan, sementara gedung baru hanya sekitar 120 ruangan.
“Kami minta ini dikaji serius. Jangan sampai saat pindah nanti justru terjadi keterbatasan ruang yang berujung pada terganggunya pelayanan pasien,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Elita juga menyinggung masih adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan obat. Ia mempertanyakan hal tersebut, apalagi di tengah adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai sekitar Rp23 miliar.
“Ini yang harus dijelaskan. Kenapa masih ada kekurangan obat, padahal anggaran masih tersisa? Jangan sampai masyarakat dirugikan,” katanya.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pelayanan kesehatan. Menurutnya, kebutuhan obat merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditunda.
“Pasien tidak bisa menunggu hanya karena alasan efisiensi. Ketersediaan obat itu wajib,” ujarnya.
Elita juga mengingatkan agar tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat, seolah-olah BPJS tidak menanggung obat-obatan tertentu. Ia menilai, bisa jadi persoalan tersebut justru berasal dari internal manajemen rumah sakit.
“Jangan sampai masyarakat salah paham. Kalau ada kendala, harus dibuka secara transparan dan segera dicarikan solusi,” pungkasnya. (*)