TARAKAN – Sektor Pertanian dan Perikanan ternyata menjadi salah satu pilar utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 14,78 persen terhadap perekonomian daerah, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah pertambangan.
Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendukung Pembiayaan Petani dan Nelayan Kalimantan Utara, pada Rabu (6/3/2025) lalu.
Acara yang digelar di Ruang Serba Guna KPw BI Kaltara, Kota Tarakan, ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kaltara Robenson Tadem, serta pimpinan perbankan dan perwakilan petani serta nelayan se-Kaltara.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando G. Manik, menyatakan bahwa pihaknya memfasilitasi FGD ini untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui pembiayaan KUR. Selain itu, forum ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara petani dan nelayan dengan perbankan, sehingga proses pengajuan KUR dapat lebih transparan dan mudah dipahami.
“Sumber pembiayaan di perbankan berasal dari dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, kredit tersebut harus dikembalikan atau dicicil, meskipun dengan bunga yang relatif rendah karena mendapat subsidi dari pemerintah,” ujar Hasiando.
Sementara itu, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari 2025, total penyaluran KUR di wilayah Kaltara telah mencapai Rp 122,8 miliar untuk 1.644 debitur. Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan realisasi KUR terbesar, yakni Rp 49,2 miliar.
“Dari sisi sektor ekonomi, perdagangan menjadi penerima KUR terbesar dengan total Rp 50,8 miliar, disusul sektor pertanian Rp 30,8 miliar, dan sektor perikanan Rp 14,5 miliar,” jelas Ferry.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) guna mendukung modernisasi dan mekanisasi pertanian. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan risiko bagi petani dan nelayan melalui skema asuransi kredit.
“Asuransi kredit, seperti yang ditawarkan oleh Askrindo, dapat dimanfaatkan petani dan nelayan untuk mengurangi risiko gagal panen dan kerusakan kapal, dengan premi berkisar Rp 50.000 hingga Rp 200.000 per tahun. Perlindungan ini mencakup kerugian antara Rp 20 juta hingga Rp 60 juta,” tambahnya.
Ditambahkan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kaltara, Robenson Tadem, berharap melalui FGD ini, produktivitas petani dan nelayan di Kaltara dapat meningkat dengan adanya akses pembiayaan yang lebih mudah dan transparan melalui KUR.
Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari kelompok tani dan nelayan turut serta dalam diskusi dengan perbankan, membahas berbagai aspek teknis penyaluran KUR agar lebih akuntabel dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
