TABALAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 wilayah pesisir dari Kecamatan Tabalar, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Tabalar ini dibuka langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi, Kepala Bapelitbang Endah Ernany, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta enam kepala kampung se-Kecamatan Tabalar.
Untuk itu, Camat Tabalar Tri Anggoro menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya saat ini sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, masih terdapat persoalan krusial yang menjadi perhatian utama, yakni belum jelasnya tapal batas antarwilayah.
Ia menjelaskan, hingga saat ini seluruh kampung di Kecamatan Tabalar belum memiliki batas wilayah yang tegas, baik antar kampung maupun antara kampung dengan kecamatan lain.
Permasalahan tapal batas ini bahkan melibatkan Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung hingga Kampung Pilanjau yang saling mengklaim batas wilayah.
“Ini merupakan persoalan utama di Tabalar. Ketidakjelasan batas wilayah membuat pemerintahan kampung terkendala dalam menjalankan program pembangunan,” tegasnya.
Selain persoalan batas wilayah, kebutuhan mendesak lainnya adalah pembangunan drainase untuk normalisasi saluran air, penyediaan sarana air bersih bagi enam kampung, serta penguatan jaringan listrik dan internet.
Beberapa kampung seperti Radak, Buyung-Buyung, Semurut, dan Tabalar Muara masih menghadapi kendala pemasangan tiang listrik dan tiang WiFi.
Dirinya mengungkapkan dari hasil Musrenbang kampung yang telah dilaksanakan sebelumnya, tercatat sebanyak 582 usulan program prioritas yang diajukan oleh enam kampung di Kecamatan Tabalar.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan ke depan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, terutama akibat adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada tahun 2025 mencapai Rp320 miliar, mengalami penurunan signifikan menjadi Rp145 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini berdampak pada menurunnya alokasi dana kampung di seluruh Indonesia.
“Dengan menurunnya anggaran di tahun 2026 ini, kita harus memaksimalkan potensi alam dan pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan. Kampung harus mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki,” tegasnya.
Dirinya menilai wilayah pesisir, termasuk Tabalar, memiliki kekayaan alam dan potensi kelautan yang luar biasa. Karena itu, ia mendorong para kepala kampung untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi tersebut.
“Laut adalah karunia yang luar biasa dan harus dikelola secara maksimal. Kepala kampung harus mampu melihat dan memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.
Ia menyebut Kecamatan Tabalar memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terlebih saat ini arah pembangunan daerah mulai bertransisi pada penguatan sektor pariwisata. Ia optimistis, penurunan DAK dapat diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK) melalui pengelolaan potensi lokal.
Pemkab Berau, lanjutnya, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar kampung untuk mendukung peningkatan potensi dan pemberdayaan sumber daya alam.
“Mari kembangkan potensi yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli kampung,” ajaknya.
Bupati juga meminta seluruh kepala OPD untuk memetakan dan mengakomodasi usulan prioritas kampung. Dari ratusan usulan yang masuk, ia menargetkan minimal dua hingga tiga program prioritas dari masing-masing kampung dapat direalisasikan secara bertahap.
“Kita akui tidak semua usulan bisa terpenuhi sekaligus, tapi bisa kita lakukan secara bertahap sesuai skala prioritas,” katanya.
Berdasarkan status perkembangan desa, dari enam kampung di Kecamatan Tabalar, satu kampung berstatus mandiri yakni Tubaan, tiga kampung berstatus maju yakni Tabalar Muara, Buyung-Buyung, dan Harapan Maju, serta dua kampung berstatus berkembang yakni Tabalar Ulu dan Semurut.
Kemudian, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan kampung agar Musrenbang benar-benar menjadi instrumen perencanaan yang efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Perkuat sinergitas dan jadikan Musrenbang sebagai penyeimbang dalam agenda pembangunan yang prioritas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Ril)