BERAU – Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) wilayah pesisir Kabupaten Berau resmi berakhir di Kecamatan Batu Putih, Jumat (6/2/2026). Kecamatan Batu Putih menjadi lokasi terakhir sekaligus penutup Musrenbang Kecamatan Pesisir Selatan tahun ini.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Batu Putih tersebut dipimpin langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau Subroto serta Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau Endah Ernany. Turut hadir unsur Forkopimcam, kepala kampung, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, tercatat sebanyak 133 usulan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat kampung di wilayah pesisir. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pengembangan pariwisata.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini berdampak langsung terhadap Alokasi Dana Kampung (ADK). Karena itu, ia meminta pemerintah kampung lebih selektif dan cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kebijakan efisiensi anggaran benar-benar berdampak pada ADK kita, sehingga harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Namun peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi hal mutlak yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan, meskipun ruang fiskal terbatas, pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terabaikan. Pendidikan dan kesehatan, menurutnya, merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang.
Di sisi lain, Sri Juniarsih menyoroti besarnya potensi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi wilayah pesisir. Ia menyebut, kondisi jalan poros pesisir saat ini telah mencapai sekitar 90 persen dalam kondisi layak dan baik. Hal ini berdampak signifikan terhadap efisiensi waktu tempuh dari Tanjung Redeb menuju kawasan pesisir selatan.
“Destinasi wisata kita sangat potensial, tetapi harus ditopang akses jalan yang memadai, aman, dan representatif agar wisata Berau semakin ramah bagi pengunjung,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa infrastruktur fisik saja belum cukup. Ketersediaan jaringan komunikasi di kawasan wisata juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga kini, masih terdapat sejumlah destinasi unggulan yang belum terjangkau sinyal telepon maupun internet.
“Di era digital seperti sekarang, konektivitas adalah kebutuhan dasar. Wisatawan membutuhkan akses komunikasi, baik untuk keamanan, promosi, maupun kenyamanan selama berkunjung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan para kepala kampung agar lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK), mengingat total ADK saat ini berada di kisaran Rp145 miliar. Menurutnya, kreativitas dan terobosan program sangat diperlukan guna memperkuat kemandirian ekonomi kampung, terutama melalui optimalisasi potensi lokal.
Untuk tahun 2026, fokus pembangunan wilayah pesisir diarahkan pada pembangunan drainase, jalan usaha tani, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif penguatan ekonomi daerah. Infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perkebunan juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah memprioritaskan penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk tingkat SD, lanjutan pembangunan SMP Balikukup, serta pembangunan RDK. Sementara di bidang kesehatan, akan dilakukan rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan, puskesmas pembantu, serta rumah dinas kesehatan di Kampung Kayu Indah yang menjadi salah satu pusat layanan kesehatan masyarakat pesisir.
“Di tengah efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Di bidang keagamaan, bantuan hibah juga telah diberikan untuk masjid dan gereja sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mendorong kader TP PKK agar memanfaatkan peluang ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya produk cinderamata bagi wisatawan. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap mendukung dari sisi pengemasan produk hingga pengurusan izin PIRT agar produk lokal layak dipasarkan secara lebih luas.
“Kita terus mendukung peningkatan UMKM, termasuk pengemasan produk dan perizinan PIRT. Hasilkan produk yang unik, berkualitas, dan memiliki ciri khas Berau,” pesannya.
Menutup sambutannya, Sri Juniarsih menyoroti potensi wisata Danau Tulung Ni Lenggo yang dinilai cukup dikenal masyarakat dan memiliki daya tarik tersendiri.
Ia mengajak pemerintah kampung, masyarakat, serta pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pengembangan destinasi tersebut, termasuk menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah, khususnya di kawasan wisata.
“Pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, sekaligus mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ril)