BERAU – Wacana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 50 persen mendapat sorotan serius dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Ia menilai, ketimbang hanya menunggu kepastian kebijakan, daerah harus lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepentingannya.
Menurut Dedy, ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer masih sangat tinggi, bahkan mencapai 60 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Bagi Hasil (DBH) misalnya, tercatat mencapai Rp2,1 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau hanya sekitar Rp400 miliar.
“Kalau sampai dipotong 50 persen, praktis pembangunan daerah akan terhenti karena dana yang ada hanya cukup untuk belanja rutin. Karena itu, komunikasi dengan pusat mutlak dilakukan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan yang baru, dapat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.
Namun, di sisi lain, Dedy menekankan pentingnya daerah untuk bersuara lantang dan menyampaikan aspirasi bersama.
“Arahan saya jelas, semua pihak di daerah harus proaktif. Kita jangan pasif menunggu, tetapi segera melakukan komunikasi dengan pusat agar kebijakan ini bisa dikaji ulang,” katanya.
Bagi Dedy, upaya ini bukan sekadar menjaga stabilitas fiskal daerah, melainkan juga memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau tetap berjalan.
“Kalau kebijakan ini jadi diberlakukan tanpa pertimbangan kondisi daerah, maka masyarakat yang akan paling terdampak. Itulah kenapa suara daerah harus didengar,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan