BERAU – Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Berau segera mendapat dana bantuan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Edy, Supratikno, melalui Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilihan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Arianus Pakila.
Arianus menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim selesai mengaudit laporan pertanggungjawaban pemilu 2019. Diperkirakan, pencairan berlangsung pada bulan ini. Mekanisme penyerahannya melalui transfer ke rekening para parpol. Cara ini dipilih karena dinilai paling aman dan efektif.
“Jika semua proses berjalan lancar, awal Agustus ini, sudah bisa dicairkan,” jelas Arianus, beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, ada sembilan partai yang memiliki kursi di DPRD Berau periode 2019-2024. Kesembilannya yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Masing-masing parpol akan menerima bantuan dengan jumlah bervariasi karena menyesuaikan perolehan suara pada Pemilu 2019. Partai NasDem menjadi penerima bantuan paling besar karena memiliki enam kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 22.379 suara. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini akan mendapat bantuan sekitar Rp 171 juta. Selanjutnya Golkar yang memperoleh 19.346 suara dan juga enam kursi mendapat bantuan Rp 147 juta.
Disusul PPP dengan 15.110 suara dan empat kursi mendapat Rp 115 juta. PKS dengan 14.833 suara dan empat kursi mendapat Rp 113 juta. Sementara PDI Perjuangan yang mengumpulkan 10.402 suara dan tiga kursi mendapat Rp 79,5 juta, Demokrat dengan 8.393 suara dan tiga kursi mendapat Rp 64,1 juta, PAN dengan 8.288 suara dan satu kursi mendapat Rp 63,3 juta, Gerindra dengan 7.912 suara dan dua kursi mendapat Rp 60,4 juta, dan Hanura dengan 3.834 suara dan satu kursi mendapat Rp 29,3 juta. Sumber bantuan ini berasal dari anggaran pemerintah.
Arianus mengatakan, tim pencairan dana tersebut telah dibentuk. Tim ini beranggotakan Kesbangpol Berau, Inspektorat Berau, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi berkas administrasi. (kk)
