BERAU – Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Akhir dari Fraksi DPRD Berau beberapa waktu lalu, diwarnai sorotan dari Fraksi Partai Gerindra terkait ketidakmerataan pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah wilayah, khususnya pedalaman dan pesisir.
Anggota Komisi II DPRD Berau dari Fraksi Gerindra, Sutami, menegaskan bahwa sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Berau seharusnya memperoleh perhatian lebih besar dalam pemenuhan infrastruktur dasar.
“Pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pembangunan agar konektivitas wilayah semakin baik, perekonomian merata, dan masyarakat siap menghadapi dampak strategis keberadaan IKN,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pesisir.
Pada 2025 ini, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk mengerjakan tujuh proyek strategis di Kecamatan Biduk-biduk.
Dari jumlah tersebut, Rp80 miliar bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur, sementara sisanya dari APBD Berau. Proyek yang digarap terdiri dari dua pembangunan jembatan dan lima peningkatan jalan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang belum lama ini meninjau langsung progres pembangunan, menyebut proyek tersebut sangat penting untuk membuka akses antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dinas PUPR Berau menjalankan pekerjaan besar di Teluk Sumbang. Seperti pembangunan Jembatan Sei Bataan yang progresnya sudah 32 persen dan ditargetkan tuntas akhir 2025. Jembatan ini nantinya akan menjadi penghubung menuju Kabupaten Kutai Timur,” jelas Gamalis.
Selain itu, Dinas PUPR juga mengerjakan peningkatan Jalan Teluk Sumbang–Sinondok–Landas sepanjang 6,7 kilometer. Pada tahap 2025 ini, pembangunan difokuskan pada 2,7 kilometer dengan anggaran Rp25 miliar.
Tak hanya itu, Jembatan Sei Sumbang yang kerap rusak akibat banjir juga tengah dikerjakan. Progresnya kini mencapai 18 persen dengan desain baru selebar 3 meter, sehingga dapat dilintasi kendaraan roda dua hingga ambulance untuk kondisi darurat.
“Dinas PUPR menargetkan jembatan ini rampung tahun ini. Jalan alternatif juga hampir selesai dikerjakan sehingga mobilitas warga tetap terjamin,” tambahnya.
Gamalis menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah pesisir sebagai wujud pemerataan pembangunan.
“Fokus kami tidak hanya di wilayah perkotaan saja. Kami juga akan memenuhi kebutuhan dasar termasuk peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dengan ketersediaan anggaran yang ada,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan