BERAU – Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Berau sepanjang 2025 tidak hanya ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di balik capaian penanganan sepanjang 170,987 kilometer jalan yang tersebar di 10 kecamatan, terdapat kontribusi signifikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau mencatat, total pekerjaan tersebut merupakan akumulasi dari APBD Murni dan Perubahan 2025, bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim, hingga dukungan APBN melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa kolaborasi pendanaan menjadi faktor penting dalam mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama menuju sentra ekonomi dan kawasan wisata.
“Untuk 170 kilometer ini, rinciannya terbagi berdasarkan jenis pekerjaan dan hasil akhirnya. Ada yang finishing aspal, rigid beton, timbunan pilihan, termasuk pembangunan saluran dan dinding penahan tanah,” jelasnya.
Dari total penanganan tersebut, 27 kilometer di antaranya telah berlapis aspal. Beberapa ruas strategis yang mendapat sentuhan pengaspalan antara lain Kampung Tanjung Perepat di Kecamatan Biduk Biduk, yang menjadi akses vital menuju kawasan pariwisata, serta ruas Lobang Klatak–Kalindakan dan Batu Putih–Biduk Biduk.
Penguatan konektivitas juga menyasar wilayah pedalaman. Peningkatan badan jalan dengan timbunan pilihan dilakukan di Poros Hulu Kelay hingga ruas Long Duhung–Long Keluh. Ruas yang sebelumnya berupa jalan tanah dan sirtu ini dinilai krusial dalam membuka isolasi dan memperlancar distribusi hasil perkebunan serta kebutuhan pokok masyarakat.
Sepanjang 2025, lebih dari 60 paket pekerjaan preservasi jalan dan jembatan direalisasikan. Tak hanya badan jalan, DPUPR juga membangun saluran drainase, pasangan batu, dinding penahan tanah (DPT), serta box culvert dengan total panjang 24.177,80 meter untuk memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap genangan dan longsor.
Secara keseluruhan, anggaran APBD Murni dan Perubahan 2025 untuk sektor preservasi jalan dan jembatan mencapai Rp598 miliar. Namun, dukungan eksternal turut memperbesar daya dorong pembangunan.
Pemkab Berau memperoleh bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp337,6 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui DPUPR. Dari jumlah tersebut, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan menerima Rp49 miliar untuk tiga paket pekerjaan, termasuk rigid beton di Jalan Poros Labanan–Pandan Sari dan pekerjaan di Jalan Bukit Berbungan, Kecamatan Sambaliung.
Sementara dari pemerintah pusat, skema Inpres Jalan Daerah mengucurkan Rp43 miliar untuk ruas Buyung-Buyung–Samurut serta Rp32 miliar untuk ruas Simpang Lenggo–Sangkulirang.
Menurut Junaidi, pola pembiayaan kolaboratif ini menjadi harapan baru di tengah keterbatasan fiskal daerah. Memasuki 2026, APBD Kabupaten Berau disebut mengalami penurunan hingga sekitar 60 persen, sehingga ruang gerak pembiayaan murni daerah semakin terbatas.
“Kami berharap dukungan dari pusat dan provinsi bisa terus berlanjut, baik melalui DAK maupun Inpres Jalan Daerah. Untuk 2026, kami sangat berharap alokasinya bisa lebih besar,” ujarnya.
Dengan tekanan fiskal tersebut, DPUPR dituntut lebih adaptif dan kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Meski demikian, Junaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara bertahap.
“Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada semaksimal mungkin. Jika masih ada wilayah yang belum terakomodir, kami mohon bersabar. Semua tetap menjadi prioritas dan akan kami upayakan bertahap,” pungkasnya. (srn)