BERAU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau melakukan evaluasi terhadap realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BK3) tahun anggaran 2025.
Hasilnya, masih ditemukan sejumlah kampung yang tidak menyalurkan dana BK3, khususnya pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan terdapat lima kampung yang tidak merealisasikan penyaluran BK3 untuk PKK. Hal ini disebabkan PKK di kampung-kampung tersebut dinilai tidak aktif menjalankan kegiatan.
“BK3 yang tidak disalurkan di PKK itu ada sekitar lima kampung. Itu memang tidak dilaksanakan, artinya PKK-nya pasti tidak aktif. Itu saja sudah kesimpulannya,” ujarnya.
Sebaliknya, Tenteram menyebut kampung dengan PKK yang aktif justru menunjukkan kebutuhan anggaran yang lebih besar. Bahkan, ada PKK yang menilai alokasi dana yang diterima belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan.
“Kalau yang aktif malah ada yang kurang sekitar Rp20 juta dan bahkan meminta tambahan,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan utama ketidakaktifan PKK berada pada aspek kepemimpinan di tingkat kampung, khususnya peran ketua PKK dalam menggerakkan organisasi dan kegiatan kemasyarakatan.
“Kendalanya itu ada di PKK yang tidak aktif, terutama pada Ibu Ketua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, secara struktur kelembagaan, ketua PKK kampung merupakan istri kepala kampung yang secara otomatis juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu. Posisi tersebut dinilai sangat strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar di kampung.
“Karena istri kepala kampung itu otomatis Ketua PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu. Itu salah satu LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang harus terus didorong agar aktif,” pungkasnya. (Ril)