BERAU – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak pada sejumlah program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau. Salah satunya adalah bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan, yang pada 2026 mengalami pengurangan jumlah penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perikanan (Diskan) memastikan program tersebut tetap berjalan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya yang beraktivitas di kawasan Perairan Umum Daratan (PUD).
Pada APBD 2026, Diskan Berau mengalokasikan bantuan kepada 13 kelompok nelayan. Bantuan yang disalurkan meliputi mesin kapal, perahu fiber, hingga paket alat tangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
Kepala Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha Diskan Berau, Ika Jayati, mengatakan penurunan jumlah penerima merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Meski jumlah kelompok berkurang, kualitas dan jenis bantuan yang diberikan dipastikan tidak mengalami perubahan.
“Untuk tahun ini ada 13 kelompok. Karena efisiensi anggaran, tahun depan memang ada penurunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diprioritaskan bagi nelayan yang menggantungkan mata pencaharian di wilayah sungai, danau, maupun rawa yang masuk dalam kategori Perairan Umum Daratan. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta mendukung aktivitas penangkapan ikan secara lebih optimal.
Sementara itu, nelayan yang beroperasi di wilayah laut belum dapat menerima bantuan fisik dari Pemerintah Kabupaten Berau. Hal tersebut disebabkan kewenangan pengelolaan sektor perikanan laut berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai pembagian urusan pemerintahan.
“Untuk nelayan laut, kami hanya memfasilitasi pengusulan bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim karena itu menjadi kewenangan provinsi,” jelas Ika.
Meski tidak memiliki kewenangan langsung, Diskan Berau tetap aktif mengawal usulan bantuan bagi kelompok nelayan pesisir agar dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada 2026, bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur dijadwalkan disalurkan kepada kelompok nelayan di Kampung Kasai. Sementara itu, kelompok nelayan di Kecamatan Tabalar dan Talisayan telah masuk dalam daftar usulan penerima bantuan untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Ika, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar usulan tersebut tidak terhambat, meski kondisi fiskal masih menjadi tantangan di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Koordinasi terakhir, mereka masih terdaftar. Mudah-mudahan tidak ada lagi pengurangan anggaran di tingkat provinsi sehingga bantuan itu tetap bisa direalisasikan,” pungkasnya.