BERAU – Persoalan genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Berau. Sejumlah titik di kawasan perkotaan dilaporkan rutin tergenang ketika curah hujan tinggi, mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar pada tahun 2026. Dana tersebut difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan drainase, irigasi, hingga normalisasi sungai di berbagai wilayah.
Sekretaris Dinas PUPR Berau, Bambang Sugianto, menjelaskan anggaran tersebut tidak terkonsentrasi di satu lokasi saja, melainkan tersebar di sejumlah kecamatan yang dinilai rawan genangan.
“Beberapa titik perbaikan drainase mencakup kawasan padat penduduk dan jalur utama, di antaranya Jalan Albina, Jalan Antung Jami di Kelurahan Karang Ambun, hingga Jalan M. Toib,” ujarnya.
Di wilayah pesisir seperti Kecamatan Talisayan, pekerjaan meliputi lanjutan pembangunan drainase di Jalan Kampung Bumi Jaya serta normalisasi Hulu Sungai Dumaring untuk memperlancar aliran air saat hujan deras.
Sementara di Kecamatan Gunung Tabur, proyek mencakup pembangunan saluran di Jalan Mitra, Kampung Batu-Batu, normalisasi sungai di RT 10, serta peningkatan drainase di Jalan Manunggal dan Bangsawan.
“Untuk Kecamatan Sambaliung dan sekitarnya ada pembangunan irigasi, normalisasi drainase di RT 15, hingga pembangunan drainase di Gang Sora, Kampung Bebanir Bangun, dan Kampung Sukan,” jelasnya.
Adapun di Kampung Tumbit Dayak, fokus diarahkan pada kelanjutan pembangunan sistem irigasi guna mendukung kelancaran aliran air sekaligus menunjang sektor pertanian masyarakat.
Bambang menyebutkan, mayoritas proyek tersebut ditargetkan rampung dalam satu tahun anggaran 2026 karena menggunakan sistem tahun tunggal. Namun, untuk pekerjaan yang membutuhkan penanganan lebih panjang, dilakukan secara bertahap.
“Ada beberapa kegiatan yang sifatnya lanjutan. Kalau tahun sebelumnya belum tuntas seluruh panjang saluran yang direncanakan, maka 2026 ini kita lanjutkan sampai benar-benar berfungsi maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, detail teknis seperti dimensi saluran, kedalaman, dan spesifikasi konstruksi menjadi kewenangan bidang teknis. Namun secara umum, perencanaan telah disesuaikan dengan kebutuhan debit air di masing-masing wilayah.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama DPUPR Berau pada 2026. Pemerintah daerah berharap, dengan pembenahan drainase dan normalisasi sungai secara menyeluruh, risiko genangan dan banjir di kawasan perkotaan dapat ditekan, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu saat musim hujan tiba.
“Harapannya, ketika hujan deras turun, air bisa langsung mengalir dan tidak lagi menggenang terlalu lama,” pungkasnya. (Srn)