BERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau menepis isu mangkraknya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Berau yang berlokasi di Jalan Raja Alam II, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Pemerintah daerah memastikan proyek tersebut tetap berjalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Pada tahun 2026 ini, Pemkab Berau kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk kelanjutan pembangunan. Namun, anggaran tersebut tidak difokuskan pada penyelesaian interior, melainkan untuk pengamanan bangunan utama agar tidak terbengkalai maupun berpotensi disalahgunakan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P3BJK DPUPR Berau, Diah Kurniawati, menegaskan bahwa pekerjaan lanjutan tahun ini bersifat mendasar, yakni penutupan dinding di seluruh lantai gedung tiga lantai tersebut.
“Tahun ini ada tambahan anggaran Rp6 miliar untuk kelanjutan bangunan MPP. Fokusnya pengamanan bangunan, supaya tidak terbuka dan tidak disalahgunakan,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut Diah, penyelesaian interior seperti pemasangan plafon, keramik, instalasi listrik detail, hingga fasilitas penunjang lainnya belum menjadi prioritas karena gedung belum akan langsung difungsikan. Ia menjelaskan, pengerjaan interior terlalu dini justru berisiko merugikan dari sisi kualitas bangunan.
“Kalau interior dikerjakan tapi belum ditempati, bangunan bisa lembab karena tidak ada aktivitas. Plafon dan material lain malah cepat rusak. Jadi kita amankan dulu struktur dan penutup bangunannya,” jelasnya.
Selain penutupan dinding dari lantai satu hingga lantai tiga, DPUPR juga merencanakan penyelesaian akses jalan menuju kawasan MPP serta penataan area parkir. Meski demikian, seluruh pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Gedung MPP Berau sendiri berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare di Jalan Raja Alam II. Proyek strategis ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai pelayanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah instansi untuk mengurus dokumen.
Secara keseluruhan, pembangunan MPP diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp25 miliar hingga benar-benar siap dioperasikan. Pada tahap awal pembangunan fisik tahun 2025 lalu, Pemkab Berau telah mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk menyelesaikan struktur utama gedung tiga lantai, termasuk pekerjaan atap yang rampung pada akhir 2025.
Hingga kini, belum ada target pasti kapan pembangunan MPP akan tuntas sepenuhnya. DPUPR masih menyusun paket pekerjaan lanjutan yang dinilai paling prioritas dan realistis untuk dikerjakan tahun ini sebelum memasuki proses lelang.
Ke depan, MPP Berau dirancang dapat menampung sekitar 30 tenant dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal. Jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kesiapan gedung saat mulai dioperasikan.
“Kami masih menyusun pekerjaan mana yang paling prioritas dan realistis dikerjakan. Setelah itu baru proses lelang,” tutupnya. (srn)