BERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di kawasan Gunung Tabur. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dampak lingkungan yang berujung pada banjir serta kerusakan infrastruktur publik.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menegaskan bahwa persoalan lumpur dari lahan proyek yang mengalir ke jalan dan saluran drainase tidak bisa lagi dianggap sepele.
Ia menyebut, pengendalian material menjadi tanggung jawab pemilik lahan maupun pelaksana proyek, sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012. “Genangan lumpur yang masuk ke parit jalan bisa menyumbat drainase dan membuat banjir hingga ke permukiman warga. Ini sering terjadi di kawasan Jalan Mutiara,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPUPR telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta pemilik lahan untuk melakukan penanganan dari hulu.
Adapun solusi yang disepakati yaitu pembangunan tanggul sebagai dinding pengaman, dilengkapi pipa penyaring agar air yang mengalir ke drainase sudah bebas dari material lumpur. “Ini lebih efektif untuk menekan risiko banjir sekaligus menjaga fungsi saluran air tetap optimal,” pungkasnya. (Srn)