BERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur fisik yang dinilai masih banyak belum terealisasi di sejumlah wilayah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait aksesibilitas yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya telah memprioritaskan sejumlah program strategis. Di antaranya adalah peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan-kawasan yang memiliki tingkat urgensi tinggi.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur. Infrastruktur tersebut dinilai sebagai akses vital yang menunjang aktivitas masyarakat setempat.
“Tahun ini ada pekerjaan lanjutan peningkatan jalan kawasan Gunung Tabur. Kami akan sinkronkan dengan pihak kelurahan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Junaidi, percepatan tindak lanjut hasil Musrenbang menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya aspirasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar. Infrastruktur jalan, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah yang masih berkembang.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan dalam waktu singkat. Kebijakan efisiensi anggaran daerah mengharuskan pemerintah melakukan skala prioritas dan penjadwalan ulang terhadap sejumlah program.
“Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Ada yang harus kita geser ke tahun berikutnya dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2027,” jelasnya.
Kendati mengalami penundaan, DPUPR Berau memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap tercatat dalam sistem perencanaan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar tetap berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami pastikan usulan yang belum tertangani tidak akan hilang. Semua tetap kami lanjutkan sesuai kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.
Selain itu, DPUPR juga terus melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap prioritas pembangunan. Penentuan program didasarkan pada tingkat urgensi serta dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau dapat semakin cepat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor.
DPUPR pun optimistis bahwa strategi yang dijalankan akan mampu menghasilkan program pembangunan yang lebih terarah, responsif, dan berkelanjutan.
“Semua usulan prioritas akan kami usahakan untuk terealisasi,” pungkasnya. (Ril)