BERAU – Di tengah tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Meski kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan signifikan, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya tetap akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur tidak bergeser dari visi dan misi pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor infrastruktur dasar masih menjadi fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. “Pembangunan tetap kami jalankan sesuai prioritas. Jalan dan jembatan menjadi fokus karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fendra menjelaskan, konektivitas antarwilayah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kawasan pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Infrastruktur yang memadai dinilai mampu memperlancar distribusi barang, hasil pertanian, perkebunan, hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.
Namun demikian, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah daerah harus mencari berbagai alternatif pembiayaan.
Dijelaskannya, DPUPR kini lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan melalui program-program nasional, salah satunya Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang bersumber dari APBN.
Menurut Fendra, dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Berau. Terlebih, beberapa ruas jalan strategis membutuhkan anggaran besar yang sulit dipenuhi hanya melalui kemampuan APBD.
Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir alokasi dana Inpres Jalan untuk Kabupaten Berau mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya daerah ini mampu memperoleh dukungan hingga sekitar Rp100 miliar, kini nilainya hanya berkisar antara Rp40 miliar hingga Rp60 miliar.
Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi keberadaan program tersebut karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan fisik di lapangan. “Yang terpenting manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Itu yang terus kami kejar,” tegasnya.
Fendra menambahkan, sejumlah ruas jalan di wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay dan Segah saat ini membutuhkan perhatian serius karena kondisinya mengalami kerusakan cukup berat. Penanganan ruas-ruas tersebut memerlukan anggaran besar mengingat medan yang cukup sulit serta tingginya intensitas kendaraan yang melintas.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. DPUPR kini menerapkan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada kualitas dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.
Menurut Fendra, pembangunan jalan menggunakan konstruksi rigid beton memang membutuhkan biaya tinggi, bahkan dapat mencapai belasan miliar rupiah untuk setiap kilometer. Namun konstruksi tersebut dinilai lebih sesuai untuk ruas jalan yang sering dilalui kendaraan bertonase berat.
Sebaliknya, penggunaan aspal pada sejumlah jalur tertentu dianggap kurang efektif karena lebih cepat mengalami kerusakan akibat tingginya beban kendaraan, khususnya angkutan hasil perkebunan dan pertambangan. “Kami tidak ingin anggaran habis hanya untuk tambal sulam. Lebih baik fokus pada pembangunan yang kuat dan tahan lama,” jelasnya.
Tantangan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 diperkirakan semakin berat setelah APBD Kabupaten Berau mengalami pemangkasan hingga sekitar 60 persen.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, DPUPR juga menaruh harapan besar terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam proses asistensi akhir. “Kami berharap bantuan provinsi bisa segera terealisasi dengan nilai yang lebih besar,” tambah Fendra.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan komitmennya untuk terus memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat secara bertahap.
Dirinya menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berhenti, melainkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas yang telah ditetapkan. “Kami akan memaksimalkan anggaran yang ada. Jika belum semua terakomodir, kami minta masyarakat bersabar. Pembangunan tetap berjalan dan menjadi prioritas kami,” pungkasnya. (Srn)