BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kembali memperkuat sektor pertanian dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp80,143 miliar pada APBD 2026 untuk melanjutkan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di berbagai wilayah.
Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem irigasi sehingga dapat mendukung produktivitas pertanian sekaligus memperkuat program ketahanan pangan daerah.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menjelaskan seluruh paket pekerjaan irigasi yang telah direncanakan tahun ini masih dalam tahapan persiapan. Hingga saat ini, proyek-proyek tersebut belum memasuki tahap konstruksi karena masih berproses dalam mekanisme pengadaan.
“Ada beberapa kegiatan irigasi tahun ini, tapi belum jalan di lapangan. Saat ini posisinya masih dalam proses lelang,” ujarnya.
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), program irigasi tahun 2026 akan menjangkau 24 titik jaringan yang tersebar di 20 kampung di Kabupaten Berau. Fokus utama kegiatan diarahkan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah ada agar mampu mengalirkan air secara lebih optimal ke lahan pertanian masyarakat.
Menurut Hendra, mayoritas pekerjaan berupa normalisasi saluran, rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas jaringan irigasi. Dengan demikian, pada tahun ini DPUPR belum membuka kawasan irigasi baru.
“Kebanyakan kegiatannya berupa normalisasi dan peningkatan kapasitas saja. Jadi, untuk tahun ini tidak ada penambahan wilayah irigasi baru. Sebagian besar polanya seperti itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, tidak seluruh lokasi akan langsung memasuki tahap pembangunan fisik. Beberapa titik masih membutuhkan proses penyusunan desain teknis dan perencanaan sebelum dapat dikerjakan.
“Beberapa titik jaringan irigasi bahkan masih dalam tahap perencanaan,” terangnya.
Hendra menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp80,143 miliar tidak hanya diperuntukkan bagi pekerjaan konstruksi, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian pelaksanaan proyek. Mulai dari penyusunan perencanaan, jasa pengawasan, operasional kegiatan hingga pelaksanaan lanjutan dan peningkatan fisik jaringan irigasi.
Dengan skema tersebut, setiap tahapan pembangunan diharapkan berjalan sesuai ketentuan teknis dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan.
Untuk melaksanakan puluhan paket pekerjaan tersebut, DPUPR Berau akan menggunakan dua mekanisme pengadaan sesuai nilai proyek dan ketentuan peraturan yang berlaku. Paket dengan nilai tertentu akan dilakukan melalui pengadaan langsung, sementara pekerjaan berskala besar akan diproses melalui sistem tender.
“Metode pemilihan penyedia dalam pekerjaan ini kami bagi menjadi dua jalur, yaitu melalui pengadaan langsung dan mekanisme tender,” pungkasnya. (*)