BERAU – Menjelang bulan suci Ramadan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar tidak lengah terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Stabilitas harga sembako dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan pengawasan langsung di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat.
“Setiap Ramadan, masyarakat selalu dihantui kenaikan harga sembako. Karena itu, Pemkab Berau harus hadir di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas meja,” tegasnya.
Menurut Arman, pola kenaikan harga jelang Ramadan hampir selalu berulang setiap tahun. Tanpa pengawasan aktif, peluang terjadinya permainan harga, penimbunan barang, hingga praktik monopoli oleh oknum tidak bertanggung jawab akan semakin terbuka.
Ia menilai, pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif melalui laporan berkala. Pemerintah daerah perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak), berdialog langsung dengan pedagang, distributor, serta pembeli untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang tidak wajar.
“Dengan turun langsung, pemerintah bisa mengetahui persoalan sebenarnya dan segera mengambil langkah. Apakah karena distribusi terganggu atau ada indikasi penimbunan,” ujarnya.
Arman juga menekankan pentingnya fokus pengawasan di pasar tradisional. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Berau memenuhi kebutuhan pokok di pasar rakyat, terutama untuk komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, dan cabai yang cenderung mengalami fluktuasi harga saat permintaan meningkat.
“Pasar tradisional harus menjadi prioritas. Di sanalah masyarakat kecil paling banyak berbelanja. Jika harga naik tidak wajar, dampaknya sangat terasa,” paparnya.
Selain menjaga stabilitas harga, pengawasan ketat diharapkan dapat memberi efek jera bagi oknum pedagang yang mencoba memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraup keuntungan berlebihan.
Dirinya mengingatkan, lonjakan harga yang tidak rasional bukan hanya membebani masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu keresahan sosial.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif, seperti memastikan ketersediaan stok, memperlancar distribusi barang, serta menggelar operasi pasar jika diperlukan.
“Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah bagi semua, bukan justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Ril)