BERAU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau kembali menjadi perhatian serius. Hal ini pun mendapat peringatan dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin.
Dikatakannya, penanganan bencana ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Karhutla ini sudah dikategorikan sebagai bencana. Maka penanganannya harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, BPBD sebagai koordinator, hingga dunia usaha,” tegasnya.
Ia menekankan, upaya antisipasi tidak boleh menunggu api berkobar. BPBD diminta menyiapkan langkah pra bencana dengan mengacu pada prediksi musim kemarau dari BMKG.
“Begitu masuk musim kemarau, BPBD harus siap turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan karhutla. Menurutnya, dunia usaha wajib menjaga areal konsesi serta melengkapi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
“Perusahaan punya kewajiban untuk menjaga wilayahnya. Setiap perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan, harus menyiapkan peralatan dan sarana pencegahan karhutla. Jangan sampai tanggung jawab itu diabaikan,” ujarnya.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha, ia optimistis dampak karhutla bisa ditekan.
“Harapan saya semua pihak bisa bekerja sama menyelesaikan masalah karhutla dengan maksimal,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan