TANJUNG SELOR – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan bahwa mereka akan tetap bersikap netral pada Pilkada tahun 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, pada saat Musyawarah Wilayah (Muswil) ke III LDII Kaltara,Senin (19/8/2024).
“Muswil ini sangat penting karena momennya berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak,” ujar Chriswanto.
Di kesempatan itu, ia mengingatkan LDII untuk menjaga keutuhan organisasi menjadi hal yang penting terutama dalam Pilkada yang berpotensi membawa perpecahan pada organisasi.
Diharapkan, agenda lima tahunan Pilkada tidak mengganggu peran LDII dalam membangun umat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya komitmen dalam melakukan pemberdayaan umat secara menyeluruh.
“LDII secara organisasi berdasarkan hasil Munas netral aktif, yang berarti secara organisasi tidak mungkin menyatakan sikap untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada yang berpotensi memicu perseteruan,” tukasnya.
Meskipun begitu, LDII tetap mendorong untuk menyalurkan hak pilih guna menyukseskan Pilkada dan mempersilahkan warga untuk memilih.
Chriswanto menegaskan bahwa meskipun seorang individu dapat memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat secara pribadi dengan mengungkapkan dukungan mereka untuk kandidat tertentu, tetapi hal ini berbeda ketika membawa nama organisasi ke dalam dukungan politik tersebut.
Chriswanto juga berharap program kerja yang disusun untuk lima tahun ke depan oleh pemimpin terpilih didasarkan pada program kerja umum organisasi secara nasional.
Dalam program kerja umum organisasi secara nasional, prioritas diberikan pada bagaimana Indonesia bisa mandiri dengan menguasai kekayaan alam dan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, program harus dibangun dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur yang ada untuk terus bergerak maju.
Program kebangsaan menjadi prioritas karena Indonesia merupakan negara yang sangat Hidrogen. Sehingga, LDII harus tetap berfungsi jika Indonesia perlu bergerak maju.
“LDII juga berperan dalam menjaga masalah kebhinekaan kebangsaan, keagamaan, dan pendidikan, mulai usia dini sampai perguruan tinggi,” pungkasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
