BERAU – Sistem pembatasan penginputan usulan dalam e-pokir menjadi sorotan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Dia menuturkan, adanya pembatasan tersebut membuat banyak aspirasi masyarakat tidak terakomodir dengan maksimal dalam program pemerintah daerah.
“Usulan yang kami input di e-pokir bukan sekadar program pribadi, tetapi juga hasil penyerapan aspirasi melalui reses maupun musrenbang,” terangnya.
Dijelaskannya, kebutuhan masyarakat cukup banyak dan beragam, sehingga pembatasan kuota penginputan justru membuat sejumlah usulan prioritas tidak bisa masuk ke dalam sistem.
“Kalau memang ada pembatasan, seharusnya dilakukan secara proporsional. Aspirasi hasil reses itu murni dari masyarakat dan sudah melalui proses penjaringan langsung,” ujarnya.
Seharusnya, kata Dedy, pemerintah daerah dapat memberikan ruang lebih besar terhadap usulan hasil reses DPRD, karena pokok-pokok pikiran tersebut merupakan kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Idealnya sebagian besar usulan yang disampaikan dewan dapat diwujudkan dalam program pembangunan daerah,” ucapnya.
“Setidaknya, sekitar separuh dari total usulan yang masuk bisa direalisasikan agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian,” sambungnya.
Menurutnya, setiap aspirasi yang dibawa anggota DPRD juga diperoleh melalui proses panjang. Para wakil rakyat harus turun langsung ke kampung-kampung, mendengar keluhan warga, hingga mencatat kebutuhan prioritas masyarakat.
“Kami turun langsung ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat sampai ke daerah pelosok. Tentu masyarakat berharap usulan yang mereka sampaikan benar-benar diperjuangkan,” katanya.
Ia juga mengaku sering mendapat pertanyaan dari warga terkait usulan lama yang belum terealisasi. Kondisi itu, kata dia, kerap menjadi beban tersendiri bagi anggota dewan ketika kembali melakukan reses.
“Kadang kami merasa tidak enak saat bertemu masyarakat. Mereka menanyakan usulan yang sudah lama disampaikan, tetapi belum juga terealisasi. Sementara kami harus kembali menerima aspirasi baru,” tandasnya. (adv)