BERAU – Melemahnya daya beli masyarakat menjadi sinyal kuat perlambatan ekonomi di Kabupaten Berau sepanjang 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga langsung menekan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang gagal mencapai target.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau mencatat, dari target PAD sebesar Rp401,15 miliar, realisasi hanya mencapai Rp324,35 miliar atau 80,85 persen. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2024, yang justru melampaui target dengan realisasi Rp337 miliar dari target Rp303 miliar.
Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya konsumsi masyarakat, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penerimaan pajak daerah.
Indikator paling nyata terlihat pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman. Sepanjang 2025, realisasinya hanya Rp28,6 miliar atau 79,5 persen dari target Rp36 miliar. Angka tersebut turun 6,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp30,7 miliar.
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari turunnya daya beli masyarakat.
“Ketika daya beli menurun, otomatis transaksi ikut berkurang. Ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya dari sektor konsumsi seperti makanan dan minuman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melemahnya daya beli ini merupakan dampak lanjutan dari penurunan harga batu bara pada 2025. Sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor tambang, penurunan harga komoditas tersebut berimbas langsung pada pendapatan masyarakat.
Ketika pendapatan menurun, pola konsumsi pun ikut berubah. Masyarakat cenderung menahan belanja, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Kondisi ini membuat perputaran uang di sektor riil melambat.
Akibatnya, pelaku usaha, terutama di sektor kuliner, perdagangan, dan jasa mengalami penurunan omzet, yang pada akhirnya berdampak pada setoran pajak daerah.
Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya struktur ekonomi Berau terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketergantungan pada sektor batu bara membuat daya tahan ekonomi daerah menjadi lemah ketika harga pasar mengalami penurunan.
“Ketika sektor utama terganggu, efeknya langsung terasa ke masyarakat. Daya beli turun, usaha ikut terdampak, dan akhirnya PAD juga menurun,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Tanpa upaya memperkuat sektor ekonomi alternatif, tekanan terhadap daya beli masyarakat berpotensi terus berlanjut dan berdampak pada stabilitas fiskal daerah.
Di tengah situasi ini, Bapenda Berau tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan melalui langkah administratif, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi, hingga pemasangan alat perekam transaksi (TMD).
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar.
Diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat, seperti penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengembangan sektor pariwisata dan jasa yang lebih inklusif.
Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, diharapkan konsumsi kembali tumbuh dan secara bertahap mampu mengangkat kembali penerimaan PAD.
“Jika tidak, penurunan daya beli berisiko menjadi lingkaran yang terus berulang dan melemahkan ekonomi masyarakat sekaligus menekan kemampuan fiskal daerah di masa mendatang,” pungkasnya.