BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengingatkan para kepala kampung agar tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merancang pembangunan.
Bupati Sri menegaskan bahwa kebiasaan bergantung pada APBD dapat membuat pemerintah kampung berada di zona nyaman.
“Tantangan fiskal saat ini harusnya menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan, bukan alasan untuk terus mengeluhkan minimnya anggaran,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah usulan pembangunan fisik yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Di antaranya, seperti pembangunan turap atau dinding penahan tanah di bantaran sungai.
“Ini membutuhkan anggaran besar hingga puluhan miliar, sementara manfaatnya belum tergolong prioritas utama,” tegasnya.
Disebutnya, infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, akses internet, pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan wajib yang harus diutamakan.
“Sementara pembangunan turap masih bisa dipertimbangkan kembali dengan melihat urgensi dan kondisi keuangan daerah,” bebernya.
Ia pun mendorong kampung-kampung untuk mengedepankan pendekatan ramah lingkungan, seperti penanaman mangrove di sepanjang tepian sungai.
Langkah tersebut, kata dia, tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga mendukung upaya konservasi lingkungan yang berdampak langsung pada keberlanjutan Dana Karbon.
“Saat ini kampung-kampung di Berau sudah menerima Dana Karbon dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah per desa, di luar ADK yang berkisar antara Rp1,2 hingga Rp3 miliar,” pungkasnya. (Srn)