BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti masih maraknya praktik money politics (politik uang) dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Berau. Ia menilai praktik tersebut menjadi tantangan serius dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Menurut Sri Juniarsih, politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam kontestasi politik. Ia bahkan mengaku pemerintah daerah cukup kewalahan menghadapi fenomena politik uang yang begitu kuat terjadi pada pemilu sebelumnya.
“Money politik pada pemilu kemarin masih menjadi persoalan besar. Kami cukup kewalahan menghadapi lawan politik yang menggunakan praktik tersebut secara masif,” ungkap Sri Juniarsih dalam kegiatan yang digelar Bawaslu Berau.
Bupati menegaskan, praktik politik uang tidak boleh dianggap lumrah atau dibiarkan terus terjadi dalam setiap momentum pemilihan. Ia meminta agar Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum memperkuat sinergi untuk menindak tegas para pelaku dan memutus mata rantai politik transaksional di tingkat masyarakat.
“Kami berharap ke depan ada perubahan nyata. Pemilu di Berau harus lebih berkualitas, tanpa diwarnai politik uang. Karena selama praktik ini masih ada, sulit bagi kita untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Selain kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, Sri Juniarsih juga mengajak masyarakat Berau untuk lebih cerdas dan berani menolak segala bentuk iming-iming uang atau materi menjelang pemilu. Ia menilai kesadaran publik menjadi benteng utama dalam memutus praktik curang tersebut.
“Masyarakat perlu diedukasi agar tidak menjual suara hanya karena uang. Pemimpin yang lahir dari politik uang tidak akan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Meski demikian, Bupati tetap memberikan apresiasi kepada Bawaslu dan KPU Berau yang telah berupaya maksimal dalam mengawal proses pemilu di daerah. Ia berharap kedua lembaga tersebut terus memperkuat kelembagaan, komunikasi, dan edukasi publik agar pelaksanaan pemilu berikutnya semakin transparan dan akuntabel.
“Selesai pemilu bukan berarti selesai pula tugas Bawaslu dan KPU. Kita tetap harus menjaga komunikasi dan membangun kesadaran politik masyarakat agar pemilu ke depan benar-benar bersih dan jujur,” tutupnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan