TANJUNG REDEB – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 akan dibuka. Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum menerima surat edaran resmi.
Kepala Bidang Mutasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Iwan Setiawan mengatakan, usulan rekrutmen diajukan untuk semua sektor, dari pendidikan, kesehatan, hingga teknis.
Dia menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih melaporkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), nantinya akan diisi. Baik itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS. Dijelaskannya, untuk PPPK yang bisa mendaftar hanyalah jabatan fungsional. Berbeda dengan CPNS yang tidak terbatas, fungsional dan pelaksana sama-sama bisa.
Iwan mengaku, pihaknya kini tengah menunggu arahan pusat terkait sistem rekrutmen. Apakah pelaksanaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini hanya PPPK saja atau CPNS juga. “Nanti pasti ada arahan pengusulan kebutuhan tahun ini diarahkan ke PPPK atau CPNS,” bebernya, Senin (6/1/2023).
Saat ini, dikatakannya, masih proses pengumpulan kebutuhan ASN. Pihaknya pun melakukan atensi kepada 10 OPD untuk mengajukan usulan kebutuhan. Namun, Iwan belum bisa membeberkan jumlah usulan. Pasalnya, masih dalam direkap. “Kami hitung dulu, karena masih ada yang menyusul atau perbaikan data. Kalau sudah pasti, baru ketahuan jumlahnya,” jelasnya.
Dia memaparkan, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Berau berjumlah 4.901 orang. Untuk sektor pendidikan 1.512 orang, kesehatan 607 orang dan teknis sebanyak 2.782 orang. “Kalau ASN yang pensiun tahun ini sebanyak 166 orang,” bebernya.
Lanjutnya, pelaksanaan tes PPPK teknis akan dilakukan. Sebanyak 114 formasi tahun 2022 lalu, baru bisa dilaksanakan tesnya pada Maret 2023 mendatang.
Iwan mengungkapkan, sektor pendidikan hanya tersisa 400 tenaga honorer lagi yang belum diangkan menjadi ASN. Begitu juga dengan sektor kesehatan yang tersisa 200 tenaga honorer lagi. “Yang jadi pekerjaan rumah ini tenaga teknis, karena masih banyak yang belum terakomodir. Formasi yang diberikan pemerintah tahun lalu tidak banyak,” terangnya.
Dari sekitar 1.700 formasi yang dibuka, hanya 1.100 saja yang diterima. Hal itu karena banyak yang mendaftar tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Seperti masa kerja yang belum dua tahun dan menyertakan sertifikat kompetensi.
“Tapi tidak sedikit yang belum memiliki atau kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau pengalaman kerjanya tidak memenuhi kebutuhan,” ucapnya.
Kendati demikian, saat ini tenaga honorer tersisa 3.000 orang lagi. Diharapkannya, hingga batas akhir pada 2023 mendatang, seluruh tenaga honorer terakomodir. “Ya kami harapkan seperti itu, agar semuanya bisa terakomodir menjadi PPPK atau PNS,” pungkasnya. (dez)
