BERAU – Kondisi memprihatinkan SD 001 Filial Kampung Birang yang viral di media sosial karena proses belajar mengajar berlangsung di bangunan beratapkan terpal mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Dinas Pendidikan (Disdik) Berau memastikan telah menyiapkan solusi agar para siswa dapat belajar di tempat yang lebih layak.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan bahwa sekolah yang viral tersebut merupakan sekolah filial atau sekolah cabang yang dibentuk untuk melayani anak-anak di wilayah yang memiliki keterbatasan akses menuju sekolah induk.
Menurutnya, keberadaan sekolah filial bersifat sementara untuk memastikan hak anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan utama.
“Rencananya seluruh siswa akan dipindahkan ke sekolah induk di Kampung Birang,” ujar Mardiatul.
Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat sekitar 50 siswa yang masih mengikuti kegiatan belajar di SD filial tersebut. Namun, pembangunan gedung sekolah permanen di lokasi sekarang belum dapat dilakukan lantaran status kepemilikan lahan belum memiliki kejelasan.
Persoalan tersebut bahkan telah dibahas dalam rapat yang melibatkan Dinas Pendidikan, masyarakat setempat, serta Ketua RT guna mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan pendidikan para siswa.
“Hambatannya ada pada status lahan. Karena itu kami sudah melakukan rapat bersama masyarakat dan Ketua RT,” katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Disdik memilih memindahkan seluruh peserta didik ke sekolah induk agar mereka memperoleh fasilitas belajar yang lebih memadai. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Berau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan transportasi bagi para siswa.
“Kami upayakan ada bus antar jemput sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah dengan nyaman,” tegasnya.
Selama proses penyesuaian berlangsung, Disdik juga membuka kemungkinan penerapan pembelajaran secara tatap muka maupun belajar dari rumah sesuai kondisi yang memungkinkan, sehingga kegiatan pendidikan tidak terhenti.
Dalam pertemuan dengan warga, kata Mardiatul, masyarakat melalui Ketua RT juga mengusulkan pembangunan ruang belajar secara swadaya. Namun secara kelembagaan, Disdik tidak dapat mengalokasikan anggaran pembangunan sebelum persoalan legalitas lahan diselesaikan.
Meski demikian, ia mengaku tetap memberikan dukungan terhadap inisiatif masyarakat tersebut. “Secara kedinasan kami tidak bisa membangun karena status lahannya belum jelas. Tetapi secara pribadi kami mendukung dan siap membantu untuk meringankan beban masyarakat,” ungkapnya.
Mardiatul menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Ia memastikan pembangunan sekolah akan segera diusulkan begitu status lahan telah memiliki kepastian hukum.
“Kami berkomitmen terhadap dunia pendidikan. Begitu status lahannya selesai, kami akan segera mengusulkan dan melaksanakan pembangunan,” pungkasnya. (SRN)